KETIK, LUMAJANG – Terkait belum terlaksananya audiensi antara Himpunan Penambang Batuan Indonesia (HPBI) Lumajang dengan DPRD Lumajang, akhirnya Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktaviyani SH, MH memberikan penjelasan. Termasuk soal wacana pembentukan Pansus Tambang.
Kepada Ketik.co.id, Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktaviyani menjelaskan, terkait dengan permohonan audisi HPBI dengan DPRD Lumajang yang dikirim pada tanggal 16 April lalu, sebenarnya sudah didisposisi ke Komisi C untuk dilakukan pertemuan.
“Sebenarnya sudah saya disposisi ke Komisi C agar dijadwalkan pertemuan dengan HPBI. Waktu itu dijawalkan tanggal 4 Mei. Ketika dikomunikasikan dengan Ketua HPBI, ternyata pada tanggal 4 Mei terssebut Ketua HPBI Lumajang ada jadwal kegiatan di luar Lumajang, sehingga terpaksa acara audiensi tersebut harus dijadwal ulang,” kata Hj. Oktaviyani, Selasa, 13 Mei 2025.
Saat ini, kata Hj. Oktaviyani, semua anggota DPRD Lumajang sedang melaksanakan reses dan turun ke dapilnya masing-masing menemui konstituennya.
“Makanya tidak bisa kita laksanakan karena semua anggota DPRD Lumajang sedang reses. Kalau dipaksakan sebenarnya bisa, tapi pasti anggota DPRD yang hadir, karena sebagian sedang ada jadwal dengan masyarakat. Makanya saya minta untuk dijawal setelah reses saja,” jelasnya kemudian.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Lumajang Hj. Oktaviyani agar tidak ada anggapan bahwa pertemuan dengan HPBI sengaja ditunda.
“Kita sangat terbantu jika ada masalah kemudian ada yang mau bertemu dengan kita. Hanya saja secara jadwal memang kita harus menyesuaikan dengan pihak yang akan diundang juga. Jika kita bisa, kemudian yang mau diundang ada kegiatan, maka acara itu bisa dijadwal ulang,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini kemudian memastikan, penjadwalan pertemuan dengan HPBI akan disusun ulang oleh Komisi C dan HPBI agar semua anggota Komisi C bisa hadir dan dari pihak HPBI juga siap untuk hadir di DPRD Lumajang.
“Pasti akan segera kita laksanakan. Nanti akan saya tanyakan lagi ke Ketua Komisi C soal jadwal itu, agar segera dijadwal ulang. Termasuk soal pembentukan pansus secara pribadi saya setuju. Tapi semuanya harus melalui prosedur, termasuk didalamnya kita bicarakan dengan fraksi-fraksi di DPRD Lumajang,” tegasnya.(*)
