Pada Mei 2025 Pemda Kabupaten Bandung berhasil menoreh sejarah pemerintahan yang belum pernah diraih sebelumnya. Kenapa tidak, hanya dalam hitungan hari Kabupaten Bandung meraih 3 penghargaan sekaligus dengan predikat terbaik dari pemerintah pusat. .
Pertama, hasil penilaian Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Pemkab Bandung tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kriteria penilaian terdiri dari Baik, Cukup Baik, Rendah, dan Sangat Rendah. Kabupaten Bandung meraih nilai baik bersama 6 daerah lainnya di Jawa Barat.
Kedua, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Kabupaten Bandung memperoleh predikat tertinggi dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 Pemkab Bandung telah memenuhi kriteria;
1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi: Pemerintahan.
2. Kecukupan dalam pengungkapan dari; berbagai dokumen pendukung.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan.
4. Efektifitas Sistem Pengendalian internal.
Dengan demikian, kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ketiga, Kabupaten Bandung meraih predikat tertinggi secara nasional (masuk 8 besar) dari 413 Kabupaten se-Indonesia dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap penyelenggarsan Urusan Pemerintahan Wajib. SPM ini berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial.
Prestasi luar biasa ini patut disyukuri, dan apresiasi seyogyanya disampaikan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang lebih dikenal dengan Kang DS, beserta jajaran birokrasi Pemkab Bandung ini, atas kinerjanya yang dihasilkan dari kerja keras, dan kerja cerdas sebagai karakter Visi Daerah "Lebih Bedas". Hal ini merupakan kelanjutan visi periode pertama yaitu BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera), dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang "Repeh Rapih Kertaraharja".
Di samping itu, atas prestasi ini sudah barang tentu berdampak positif dan signifikan pada peningkatan pembangunan ke depan. Mengingat Pemerintah Pusat akan memberikan hadiah berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) dan kemudahan dalam mengusulkan program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus, serta program lainnya melalui pelaksanaan dari asas Tugas Pembantuan. Wallohu A'lam. (*)
*) Djamu Kertabudi, Pemerhati Pemerintahan Daerah.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
Panjang naskah maksimal 800 kata
