KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang bakal membuat terobosan baru untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Jika selama ini layanan hanya diberikan kepada masyarakat Kota Malang saja, ke depan MPP Merdeka akan melayani masyarakat dari Malang Raya.
Hal tersebut dijelaskan Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat meninjau MPP Merdeka pada Senin (2/10/2023). Pasalnya banyak warga Kabupaten Malang maupun Kota Batu yang kediamannya lebih dekat dengan MPP Merdeka dibandingkan MPP masing-masing daerah.
"Kemarin pada saat kami di Kabupaten Malang memang sudah tersampaikan. Ini bagus dan akan kita fasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Bisa direalisasikan karena sama-sama untuk melayani," ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan membenarkan hal tersebut. Baik Pemkab Malang maupun Pemkot Batu diperbolehkan membuka layanannya di MPP Merdeka.
Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menjadikan MPP sebagai pusat pelayanan yang mendekatkan diri dengan masyarakat.
"MPP bukan terkotak-kotak punya kota, kabupaten, atau provinsi. Tapi tujuan MenPAN-RB membuat MPP adaah mendekatkan pelayanan semuanya. Makanya kemarin diperbolehkan dan dimungkinkan yang satu wilayah seperti Malang Raya untuk membuka tenan di sini," jelas Arif.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan atau koordinasi terlebih dahulu dengan kepala dinas masing-masing daerah. Terlebih Disnaker-PMPTSP Kota Malang bakal menambah 14 tenant baru di MPP Merdeka.
"Kemarin saya bilang ke Pj Wali Kota Malang kalau memang untuk mendekatkan pelayanan kabupaten wilayah Singosari, Lawang, Pakis, Kasembon, ingin mengurus apapun dan dari pihak kabupaten ingin membuka tenant, kita dengan senang hati untuk membuka tenan khusus. Sehingga warga dari kabupaten bisa mendapat pelayanan di sini," paparnya.
Setiap instansi yang ingin membuka tenant di MPP Merdeka pun tidak dikenakan pungutan biaya. Direncanakan, realisasi kolaborasi lintas daerah di MPP Merdeka akan terlaksana di tahun 2024 mendatang.(*)
