KETIK, MADIUN – Tudingan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berpolitik praktis di perhelatan Pilwalkot 2024 Kota Madiun, ditanggapi dengan kepala dingin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto. Tudingan tersebut mencuat saat sambutan acara pendaftaran bakalan pasangan calon (paslon) di KPU kota Madiun.
"Yang jelas kami berkomitmen ASN itu netral," tegas Soeko, Sabtu 31 Agustus 2024.
Secara normatif lanjut Soeko, tahapan Pilwalkot baru dimulai, bakal paslon pun belum ditetapkan oleh KPU. Sehingga menurutnya, tudingan ASN berpolitik praktis belum ada dasarnya atau tidak jelas.
‘’Secara tahapan belum pasti. Secara normatif itu. Kalau secara etika, saya selaku pimpinan tertinggi ASN di Pemkot Madiun selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas,’’ jlelasnya.
‘’Saya rasa kata kuncinya ada di penetapan bakal paslon. Ketika sudah ditetapkan, saya minta ASN lebih hati-hati,’’ imbuh Soeko.
Namun demikian, menanggapi hal tersebut Soeko bakal melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Kota Madiun. Sehingga, potensi ASN terlibat politik praktis dapat dicegah.
Diberitakan sebelumnya, dugaan keterlibatan ASN Pemkot Madiun turut berpolitik praktis di Pilkada kota Madiun, mencuat saat ketua tim pemenangan pasangan Bonie-Bagus (BONUS) Sukriyanto memberikan sambutan. Sehingga menjadi tranding topik di kota Madiun.
Sukriyanto dalam sambutan tersebut mengaku, mengantongi nama-nama lurah hingga camat yang terlibat politik praktis. Jika praktik politik praktis itu terbukti, Sukriyanto akan memproses sesuai aturan yang berlaku terhadap para oknum ASN tersebut. Sehingga dengan begitu, proses demokrasi pemilihan kepala daerah Kota Madiun bisa berjalan dengan baik. (*)
