KETIK, JEMBER – Dalam beberapa hari terakhir, berbagai civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia menyerukan moral politisasi kebijakan negara selama Pemilu 2024 berlangsung. Narasi kritik yang disampaikan kepada Presiden Jokowi karena berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilihan Umum.
Menanggapi itu, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi dan Pendidikan, Billy Mambrasar mengatakan apa yang dilakukan para mahasiswa, dosen, dan guru besar merupakan hal yang lumrah menggunakan haknya dalam dinamika demokrasi. Begitu pula Presiden maupun Menteri yang memiliki hak yang sama.
“Tuduhan-tuduhan kepada presiden kita luruskan. Misalnya, Presiden dan Menteri nggak boleh berkampanye. Kenyataannya Undang-Undang Pemilu mengatakan boleh asalkan tidak menggunakan fasilitas negara,” ujarnya saat dikonfirmasi usai menjadi pembicara seminar di Jember, Selasa (6/2/2024).
Pria kelahiran Irian Jaya tersebut, mengatakan aspirasi-aspirasi tersebut diterima oleh Jokowi secara konstitusional sebagai bagian proses demokrasi.
Ia juga menyorot jumlah kampus yang mengeluarkan pernyataan sikap kritik termasuk suara minoritas. Billy menghitung ada sekitar 9 perguruan tinggi, sedangkan jumlah keseluruhan di Indonesia ada sekitar 4.000 kampus. Persentasenya sangat kecil sekali.
“Kalau kita lihat komposisi yang menyampaikan aspirasi tentang negara krisis demokrasi itu juga tidak seluruh struktur jabatan rektorat atau akademik. Artinya tidak bisa mempresentasikan institusi secara keseluruhan,” ulas Billy Papua, sapaan karibnya.
Kritikan menyangkut politik dinasti, Billy mengatakan jika praktik itu sudah lama terjadi bahkan terjadi di luar negeri. Ia memahami bila politik dinasti itu adalah anggota keluarga yang memegang jabatan berbeda dalam satu pemerintahan.
“Nah jadi pertanyaannya adalah apakah politik dinasti itu kemudian buruk atau baik itu yang harus kita telaah,” ujarnya.
Dia mencontohkan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy. Namanya yang melegenda di Negeri Paman Sam dikenal sebagai keluarga politik termasyur.
“Yang perlu kita ingat John F Kennedy itu menjadi presiden terbaik Amerika Karena dia yang pertama mengeluarkan undang-undang anti rasisme, memberikan hak kepada perempuan untuk ikut pemilu, dan membantu negara dalam kondisi kesusahan,” urai Billy.
Kedua, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, anak sulung dari pendiri Singapura sekaligus mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lanjut Billy, Lee Kuan Yew ketika tengah menjabat telah mempersiapkan anaknya dalam peran Perdana Menteri.
“Jadi bukan tentang dinasti atau tidak, tetapi kita memilih orang yang tepat yang akan membawa negara kita maju itu yang perlu kita ingat,” pungkasnya.(*)
