KETIK, ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menandatangi nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang sinergi dan kerjasama dalam kegiatan program makan bergizi gratis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution.
Terkait nota kesepahaman tersebut Tufik Zainal Abidin mengatakan, program Makan Bergisi Gratis (MBG) ini, diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita Presiden. Yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang tangguh.
“Program MBG ini untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Asahan," ujar Taufik, Jumat 20 Juni 2025.
Kegiatan kali ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Lt II Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Pangeran Diponegoro No 30 Medan.
Lebih lanjut, Taufik Zainal mengatakan, Pemkab Asahan berkomitmen akan mendukung penuh program MBG ini.
"Dengan program ini kita dapat melahirkan anak-anak yang memiliki kualitas yang baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini akan tercapai Indonesia Emas 2045," ujar Taufik.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Bobby mendorong seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara mempercepat pengadaan lahan untuk pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program nasional Makan Bergisi Gratis (MBG).
"Kita bersama (mendorong) seluruh Kabupaten/Kota untuk menyiapkan lahannya (pengadaan SPPG) dengan luasan kurang lebih 800 m². Dari target yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), di Sumut ada 1.762 (SPPG) dengan data ada 65 yang sudah beroperasi," kata Bobby.
Terkait persiapan penyediaan lahan untuk SPPG MBG, Bobby mengatakan, saat ini seluruh 33 Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota se-Sumut, tengah mengupayakan pengadaan tersebut.
Karena itu, Bobby mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota mengejar target pencapaian pendirian SPPG MBG (1.762), dengan rincian ada 455 usulan, dengan jumlah beragam di setiap daerah.
Dan ini satu hal yang luar biasa, karena untuk SPPG ini bisa melibatkan yayasan dengan kerja sama ke BUMD. Tentunya ini peluang baik, bagi pemerintah serta masyarakat. Saat ini beberapa kendala seperti ketidaktahuan proses pengajuan usulan SPPG, hingga pengadaan lahannya.
"Kami perkirakan akan ada 1.200 sampai 1.700-an SPPG. Sehingga uang yang akan mengalir ke Sumut, juga besar," pungkasnya. (*)
