Tiga Paslon Pilkada Palembang Soroti Masalah Banjir

KETIK, PALEMBANG – Pada debat terakhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024, para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang saling beradu pikiran untuk membereskan persoalan banjir.

Ketiga paslon membeberkan sejumlah fakta mengenai bencana yang sudah menjadi langganan Kota Palembang, terutama saat hujan deras mengguyur kota.

Lantas, bagaimana program-program yang diusulkan para paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang? Mampukah mereka menyelesaikan permasalahan banjir?

Pembahasan banjir dimulai pertama kali oleh Calon Wali Kota Palembang nomor urut 03, Yudha Pratomo Mahyuddin pada sesi pertama, saat dirinya diminta menyampaikan visi dan misi.

Di awal sambutannya, Yudha menyorot peristiwa banjir yang terjadi pada Senin, 18 November 2024 lalu yang menelan satu korban jiwa—anak-anak berusia 6 tahun yang hilang terseret arus selokan. Di sana, Yudha mengungkapkan rasa bela sungkawa dan bertekad untuk mengentaskan masalah banjir.

Yudha juga mengkritisi tata Kelola Pemerintah Kota Palembang yang dinilai tidak punya program induk untuk mengatasi masalah banjir.

Adu gagasan mengenai pengentasan banjir pun berlanjut saat paslon nomor urut 01, Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina mendapat kesempatan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 02, Ratu Dewa-Prima Salam.

Pada kesempatan itu, Nandriani mengemukakan gagasan mengenai bonus demografi dan bonus ekologi yang dimiliki Kota Palembang. Dia kemudian bertanya kepada paslon nomor urut 02 tentang cara mengelola bonus ekologi di Kota Palembang.

Sebab, menurut Nandriani, bonus ekologi Kota Palembang jika tidak dimanfaatkan dengan baik, justru akan menimbulkan bencana bagi warganya, seperti misalnya, banjir.

Pertanyaan itu dijawab oleh Calon Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Akan tetapi, Ratu Dewa salah mengartikan pertanyaan yang diajukan Nandriani dan justru menyinggung soal bonus demografi serta sejumlah pencapaian terkait demografi Kota Palembang di masa jabatannya sebagai Penjabat Wali Kota.

Hal itu langsung ditimpali oleh Fitrianti saat sesi menanggapi pernyataan Ratu Dewa. Dia merespons dengan menerangkan bahwa salah satu upaya menanggulangi masalah ekologis di Kota Palembang adalah dengan merevitalisasi bantaran Sungai Musi.

Mantan Wakil Wali Kota Palembang dua periode itu mengutarakan, revitalisasi Sungai Musi dipergunakan sebagai sarana pengendali ekologi, sekaligus juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata yang bisa mendatangkan cuan.

“Kami bisa jelaskan bahwa Fitri-Nandri akan merevitalisasi bantaran Sungai Musi sepanjang 5 km, kiri dan kanan,” kata Fitri.

Persoalan revitalisasi Sungai Musi tersebut menjadi perhatian Ratu Dewa. Dia mengatakan, kalau memang itu dinilai bisa menjadi solusi masalah ekologi, maka revitalisasi harus dilakukan sepanjang aliran Sungai Musi—yang mana aliran Sungai Musi terbentang sepanjang 19 km, bukan 5 km seperti yang dikatakan Fitri.

Sementara itu, Yudha yang merasa tidak puas dengan jawaban Fitri, memanfaatkan kesempatannya untuk bertanya di sesi yang sama. Yudha menanyakan kepada Fitri-Nandri tentang bagaimana cara mengatasi banjir di Kota Palembang yang sudah menjadi persoalan selama bertahun-tahun.

Dengan lantang, Fitri merespons pertanyaan tersebut dengan membeberkan sejumlah program unggulan, di antaranya menjanjikan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai aturan yang telah ditetapkan, yakni seluas 35 persen dari total luas Kota Palembang.

Hal ini dinilai penting bagi Fitri, sebab Kota Palembang sebagian besar merupakan rawa yang ditimbun untuk menjadi permukiman ataupun bangunan-bangunan lain, sehingga tanah kehilangan daya serapnya.

Selain membuka RTH, Fitri juga membeberkan solusi berupa kolam retensi di setiap kelurahan dengan pompa air yang langsung terhubung ke Sungai Musi. Ketika hujan deras, kata Fitri, maka air hujan yang tertampung di kolam retensi bisa langsung dialihkan ke Sungai Musi.

“Mulai dari membuat saluran supaya saluran itu betul-betul bisa lancar, dan juga kita memperbanyak kolam retensi di setiap kelurahan sehingga nanti bisa menampung air yang juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat wisata. Kita juga membuat pompa-pompa air di 107 kelurahan, supaya saat nanti ada hujan air bisa mengalir ke Sungai Musi,” terang dia.

Kemudian, Fitri juga menganggap bahwa sampah juga menjadi biang kerok masalah banjir di Kota Palembang. Kurangnya kesadaran masyarakat, terusnya, adalah alasan mengapa sampah mengambang bebas di anak-anak sungai.

Dia menghendaki masyarakat untuk bisa memilah sampah, antara sampah organik dan anorganik. Nantinya, sampah-sampah itu akan diproses di tempat pembuangan akhir (TPA) agar menjadi barang yang lebih bernilai.

Hal ini disinyalir Fitri akan mengurangi peredaran sampah di sepanjang aliran air, sehingga tidak menyumbat gorong-gorong yang ada. Dengan demikian, aliran air akan menjadi lancar, serta genangan-genangan air akibat hujan diharapkan tak lagi menjadi persoalan.

Yudha pun sepakat dengan jawaban itu. Akan tetapi, muncul masalah baru, yakni pendanaan. Yudha turut mengungkapkan bahwa proyek yang dijelaskan Fitri bakal menguras kantong keuangan daerah. Dia juga mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang terlalu kecil untuk mewujudkan ide itu.

Calon Wali Kota Palembang nomor urut 03, Yudha Pratomo Mahyuddin menganggap masalah utama dalam penanganan banjir di Kota Palembang adalah kurangnya pendanaan. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)

Jika keuangan daerah saja tidak bisa menutupi pembangunan dan operasional proyek itu, maka menurut Yudha, solusi yang ditawarkan Fitri hanyalah angan-angan belaka. Oleh sebab itu, Yudha menawarkan jalan keluar lain yang masih bersangkutan dengan apa yang disampaikan Fitri, yakni menyusun rencana induk penanganan banjir.

Yudha menekankan, rencana induk itulah yang nanti menjadi gerbang masuknya cuan untuk merealisasikan proyek besar penanggulangan banjir di Kota Palembang, baik melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah, maupun dari investor.

“Semua yang disampaikan Ibu Fitri adalah masalah teknis, artinya semua orang juga tahu. Tapi masalahnya banjir ini masih terus terjadi. Artinya masalah kita itu bukan di situ, melainkan pendanaan,” tukas Yudha.

Waktunya pembuktian

Perdebatan antara ketiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang itu menumbuhkan secercah harapan baru bagi masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Perumus Tema Debat Terakhir Pilkada Palembang 2024, Holijah.

Guru Besar Mata Kuliah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang itu mengungkapkan, perdebatan tersebut telah menjawab sejumlah masalah dari tema debat terakhir kali ini, khususnya seputar masalah banjir.

Meski demikian, Holijah tak menampik bahwa Kota Palembang sendiri juga mempunyai sejumlah masalah lain seperti yang sudah dibahas di debat-debat sebelumnya.

Ketua Tim Perumus Tema Tema Debat Terakhir Pilkada Palembang 2024, Holijah. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)

Oleh sebab itu, Holijah mengambil kesimpulan bahwa para paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang cenderung menganggap banjir sebagai masalah utama, di mana sejumlah solusi ditawarkan tak hanya untuk mengatasi banjir, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana lain yang mempunyai nilai ekonomis.

“Secara keseluruhan, jawaban yang disampaikan oleh para paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang itu cukup memuaskan, khususnya untuk penanganan ekologis. Kalau berbicara krusial atau tidak, semua daerah ‘kan punya permasalahan, di antaranya ada persoalan-persoalan di mana kita harus fokus di sana, salah satunya banjir,” kata dia.

Kini, para paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang tersebut tinggal memikirkan bagaimana mereka bisa mewujudkan program-program yang mereka paparkan. Menurut Holijah, hal itu menjadi ajang pembuktian bahwa jalan keluar yang mereka tawarkan benar-benar tepat.

“Solusi yang mereka tawarkan sudah baik. Tapi yang kita garis bawahi adalah bagaimana action mereka untuk mewujudkan apa saja yang telah mereka paparkan,” tutupnya. (*)