KETIK, KEDIRI – Sebagai upaya dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan melakukan penyaluran sebanyak 31.041 ton jagung subsidi kepada peternak ayam petelur.
Penyaluran tahap 1 itu diberikan kepada 61 peternak berskala besar dengan total 25.041 ton dan 281 peternak berskala mikro berjumlah 6.000 ton dalam kurun waktu 3 bulan, terhitung sejak November 2023 hingga Januari 2024 ini.
Kepala Dinas Perdagangan Tutik Purwaningsih menyampaikan, penyaluran jagung subsidi sebagai tindaklanjut pasca dinamika harga jagung yang kini semakin meningkat.
Akibatnya, tak sedikit peternak yang mengeluhkan kenaikan harga jagung tersebut. Sebab sekitar 70 persen keberadaan jagung menjadi kebutuhan pakan utama hewan ternak ayam.
“Akhir tahun lalu di bulan September dan Oktober harga jagung semula masih di bawah Rp7.000/kg. Namun di bulan Januari sekarang ini sudah bertengger di harga Rp8.800/kg,” kata Tutik, Rabu (24/1/2024).
Kenaikan yang cukup signifikan itu membuat pemerintah melalukan intervensi sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga dalam beberapa bulan terakhir.
Hal itu ditandai adanya program dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bappanas) yaitu memberikan bantuan jagung subsidi dengan harga yang lebih terjangkau.
“Artinya pemerintah menyiapkan jagung impor dengan harga lebih murah yaitu Rp4.900/kg yang dialokasikan untuk kebutuhan selama 3 bulan bagi peternak,“ jelasnya.
Tutik menyebut alur penerima bantuan jagung tersebut bagi mereka para peternak yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan pengurus asosiasi peternak Kabupaten Kediri.
Sesuai petunjuk teknis, penerima yang direkomendasikan bagi mereka yang telah menjadi kelompok yang berbadan hukum, belum tergabung di Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), maupun anggota koperasi.
“Jadi jangan sampai adanya jagung murah ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi,” terangnya.
Oleh karenanya, dengan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan peternak, pemerintah daerah berharap para peternak merasa terbantu dengan keterjangkauan harga dan jumlah stok yang disediakan.
“Setidaknya pada kondisi saat ini dengan harga tinggi, barang juga sangat terbatas, kami berharap supporting yang diberikan supaya betul-betul dimanfaatkan oleh peternak,” harapnya.
Di samping itu, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang bagaimana mengatur distribusi, mengawasi ketersediaan stok, dan memastikan ketepatan sasaran.
Jika harga jagung masih belum terjangkau, maka penyaluran tahap 2 akan kembali dilakukan kepada penerima yang sama, serta tambahan penerima berdasarkan usulan.(*)
