KETIK, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali berharap semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera bekerja mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya, menerapkan pembayaran secara elektronik atau implementasi elektronifikasi transaksi pembayaran retribusi.
”Cara kerja kita tidak boleh sama dengan 20 atau 30 tahun lalu. Ini era serbadigital,” kata Gus Muhdlor, panggilan Bupati Muhdlor, saat membuka acara Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (13/6).
Gus Muhdlor meminta sinergi elektronifikasi antardinas berjalan secara holistik dalam melaksanakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Tidak berjalan sendiri-sendiri. Atau, membuat aplikasi sendiri-sendiri yang merepotkan masyarakat.
Dengan begitu, mutu pelayanan akan terjamin berkualitas. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menjadi koordinator. Plt Sekretaris Kabupaten Andjar Surjadijanto diperintahkan mengawal pelaksananaannya.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan Kabag Organisasi, perwakilan Kejaksaan Negeri, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Mendagri serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Gus Muhdlor mengatakan, digitalisasi sudah menjadi kewajiban dalam peningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan. Penarikan retribusi, misalnya, sudah tidak zamannya lagi manual. Pakai karcis parkir. Kemudian disobek. Sekarang perlu pakai transaksi digital. Mudah dan cepat.
Selain itu, tambah bupati milenial ini, pelayanan serbadigital akan menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan. Itu akan lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Sudah tidak zamannya birokrasi yang ribet dan berbelit. Semua harus menerapkan digitalisasi," tegas Gus Muhdlor.
Kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pun berkomitmen bersama-sama dalam mengimplementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Mereka menantangani komitmen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono menambahkan, pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.
"Sebenarnya, dalam transaksi pembayaran, terutama sisi pendapatan, ada dinas pemungut retribusi yang belum menerapkan digitalisasi. Kalau pajak, sudah 100 persen menerapkan digitalisasi," ungkap Ari.
Tujuan high level meeting adalah menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digital oleh organisasi perangkat daerah. Penekanannya di tingkat OPD dulu. Sosialisasinya nanti bergantung masing-masing OPD.
”Semoga pelayanan dinas yang masih menggunakan cara konvensional dapat mengikuti perkembangan zaman digital," terang Ari.
Bank Indonesia Berikan Apresiasi
Direktur Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia (BI) Bandoe Widiarto mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD di Sidoarjo terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.
"BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal, yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah, dan digitalisasi transportasi," ungkap Bandoe.
Ia menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah sangat penting. Sebab, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-Government.
Bandoe menerangkan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Sidoarjo mencapai angka 98 persen dari skala 100 persen yang meliputi semua aspek. Untuk menuju angka 100 persen, OPD di Sidoarjo harus bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.
"Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis, diarahkan untuk menggunakan elektronik," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transfaran dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas melalui e-Government. (*)
