KETIK, MALANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang masih harap cemas penganggaran proyek Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) dari Pemerintah Pusat. Meski berpotensi terjeda, namun visi untuk menjalankan pengelolaan sampah terus digencarkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaja. Pagu indikatif untuk pengembangan TPA Supit Urang sudah tertuang dalam rekening pusat. Namun untuk alokasi anggarannya belum secara resmi muncul.
"Sampai dengan saat ini, secara pagu indikatif, peruntukannya memang muncul dalam kode rekening pusat. Jadi anggarannya yang belum muncul," ujarnya, Senin 16 Juni 2025.
Akibatnya proyek yang semula ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2026, kini masih harus menunggu kepastian selanjutnya. Rahman menilai salah satu penyebabnya ialah postur anggaran di pemerintah yang kini kurang ideal.
"Secara penganggaran dulu sempat ditarget bisa mulai dilakukan pada tahun 2026, kami lihat sekarang masih belum bisa teranggarkan di 2026 nanti. Ya, kita tahu postur anggaran saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak faktor yang menyebabkan," jelasnya.
Kendati dihadapkan dengan kondisi tersebut, DLH Kota Malang terus menunjukkan komitmennya untuk menjalankan visi pengelolaan sampah.
"Semangat itu harus terus kami junjung tinggi. Sebagaimana Pemkot Malang harus mempunyai program terkait dengan pengelolaan persampahan," jelasnya.
Ia yakin bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir. Termasuk dengan menggencarkan program yang menjadi solusi dari Indonesia Darurat Sampah.
"Nah ini yang juga termasuk dalam visi misi kepala daerah. Untuk bisa bersama-sama mengusung program yang menjadi solusi Indonesia Darurat Sampah, seperti yang disampaikan Pak Menteri saat Apeksi beberapa waktu lalu," jelas Rahman.(*)
