Bahas Soal Geopolitik Dunia, Ubaya Undang Gubernur Lemhannas RI 

Editor: Shinta Miranda

1 Desember 2022 06:40 1 Des 2022 06:40

Thumbnail Bahas Soal Geopolitik Dunia, Ubaya Undang Gubernur Lemhannas RI  Watermark Ketik
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc. sebagai pembicara. (Foto: Humas Ubaya)

KETIK, SURABAYA – Universitas Surabaya (Ubaya) kembali menggelar studium generale 2022-2023 bertema “Dinamika Kebangsaan yang Bhinneka, Teknologi, dan Geopolitik Dunia”. Pada seri kelima ini, Ubaya menghadirkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc. sebagai pembicara. 

Acara digelar pada Kamis (1/12/2022) di Ruang Pertemuan lantai 5, Gedung Perpustakaan, Kampus Ubaya Tenggilis Jl. Raya Kalirungkut pukul 10.00-13.00 (mohon kehadiran rekan media).

Studium generale adalah kuliah tamu yang diadakan Ubaya dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Para tokoh tersebut akan memaparkan wawasan dan ide cemerlang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Pemilihan tema pada seri lima kali ini, diungkap Rektor Ubaya, Dr. Ir. Benny Lianto, M.M.B.A.T, berkaitan dengan Indonesia sebagai pemegang Presidency of the G20 tahun 2022. 

“Permasalahan global yang terjadi pada hampir seluruh negara di dunia membutuhkan peran pemimpin nasional yang mampu mengelola dinamika geopolitik internasional dan domestik,” ujarnya. 

Mengundang Gubernur Lemhannas sebagai pembicara, dikatakan Ketua Panitia Studium Generale 2022-2023 Seri 5, Thomas Sixtus Iswahyudi Hari Widodo, S.Sos., M.Si., sesuai dengan tema besar studium generale. 

Hal ini juga didukung dengan peran Lemhannas sebagai lembaga negara non kementerian yang telah melahirkan kader-kader pemimpin nasional yang kini menduduki posisi penting dalam pemerintahan. 

“Sepak terjang Andi Widjajanto baik dalam bidang pendidikan, ketahanan, militer, dan politik telah terbukti memadai. Kredibilitas beliau ini dapat memberi pandangan baru terkait nilai-nilai kebangsaan yang harus dimiliki bangsa ini, khususnya civitas akademika Ubaya,” jelas Yudi, sapaan akrabnya. 

Andi mengatakan, Indonesia akan menjadi negara pendapatan atas di tahun 2038. Melihat dari hasil diskusi pada forum G20, ia yakin Indonesia dalam posisi yang baik dan dapat berkontribusi mengatasi permasalahan dunia. 

“Pertarungan selanjutnya ada di bidang teknologi. Kita harus fokus pada transformasi digital supaya kemunculan media sosial tidak menggerus nilai-nilai bangsa. Ini jadi tantangan untuk teman-teman mahasiswa yang akan menjadi pemimpin 20-40 tahun ke depan,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut Andi, konsentrasi Indonesia ke depan perlu difokuskan pada pengelolaan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan Ibu Kota Nusantara. 

Di akhir acara, Ketua Yayasan Ubaya, Anton Prijatno, S.H., memberikan foto Alm. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Theo Syafei Daeng Kulle yang merupakan ayah Andi Widjajanto yang pernah memberi materi yang sama di Ubaya pada tahun 1997. Ada pula pemberian buku 30 tahun dan 50 tahun Ubaya oleh Benny Lianto kepada Andi.

Anton Prijatno Memberikan Foto Alm. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Theo Syafei Daeng Kulle Saat Mengisi Seminar di Ubaya tahun 1997 pada Andi Widjajanto

Selama kurang lebih satu tahun kedepan akan digelar forum serupa guna membahas tema besar ‘Menakar Indonesia ke Depan’. 

Di tiap bulannya, Ubaya akan mengundang tokoh nasional dan pejabat publik untuk mendiskusikan tema tersebut dari bidang dan sudut pandang pembicara. Materi-materi yang didiskusikan pada kegiatan ini akan didokumentasikan, salah satunya dalam bentuk buku.  

Benny berharap, studium generale ini dapat menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan pada civitas akademika Ubaya dan masyarakat. Sehingga, dapat menempatkan diri secara benar dan tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan kebangsaan yang ada. 

“Selain itu juga mendapat gambaran yang holistik tentang perubahan geopolitik dunia yang terjadi saat ini dan dampaknya bagi indonesia di masa depan,” pungkasnya. (*)

Tombol Google News

Tags:

Ubaya Gubernur Lemhanas geopolitik