KETIK, SURABAYA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 (Daop 8) Surabaya terus menunjukkan komitmen menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap negara.
Setiap tahunnya, Daop 8 Surabaya rutin membayar pajak dengan nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah. Ini sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.
Total pajak atas aset KAI pada tahun 2024 yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Surabaya meliputi PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) senilai Rp32.053.482.208,- .
Apabila dirinci, untuk pembayaran pajak pada Pemerintah Kota Surabaya 2024 terdiri dari PBB 2024 senilai Rp1.955.210.069,- dan Rp30.098.272.139,- untuk BPHTB 2024.
Sementara itu, pembayaran pajak di 2023 senilai Rp27.675.859.674,- yang terdiri dari PBB 2023 senilai Rp3.668.510.517,- dan Rp24.007.349.157,- untuk BPHTB 2023.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, pembayaran pajak ini merupakan wujud tanggung jawab KAI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung perekonomian daerah. Dengan membayar pajak, KAI berkontribusi pada pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
"KAI sangat peduli dengan pembangunan daerah dan selalu berkomitmen untuk mendukungnya. Pembayaran pajak ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kami," terangnya, Rabu 5 Maret 2025 melalui keterangan tertulis.
Pembayaran pajak KAI ini juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola keuangan. KAI berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.
KAI juga terus berkomitmen untuk menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan pemerintah.
Langkah ini tidak hanya mendukung kemajuan transportasi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan besar yang sejalan dengan program Asta Cita untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
"Dengan demikian, KAI terus berkontribusi pada pembangunan daerah dan mendukung perekonomian nasional," pungkasnya. (*)
