KETIK, SURABAYA – Pemprov Jatim ikut membela kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan penggunaan KTP sebagai syarat untuk membeli LPG 3 kilogram atau elpiji bersubsidi. Hal ini dilakukan agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran, yakni benar-benar ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.
"Target itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan terlebih dari tingkat ekonomi yang membutuhkan, bukan kepada perusahaan atau BUMN," kata Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (12/6/2024).
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (12/6/2024). (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)
Adhy menambahkan jika melihat dari data KTP, penyaluran gas LPG 3 Kg di Jatim sudah semakin baik. "Saya kira, untuk dalam rangka tahapan berikutnya supaya target siapa yang berhak memperoleh subsidi itu bisa tepat, itu ya akan kita dukung," jelasnya.
Diketahui PT Pertamina (Persero) menetapkan 1 Juni, masyarakat yang akan membeli LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi diwajibkan menggunakan KTP saat transaksi.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan, pihaknya banyak menemukan masyarakat mampu masih menggunakan LPG bersubsidi yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin.
Dengan menerapkan sistem pembelian LPG 3 kg dengan KTP, maka Pertamina bisa memetakan siapa saja yang masih mengonsumsi LPG 3 kg. Pada akhirnya, lanjutnya, perseroan bisa membantu pemerintah jika akan memberlakukan sistem subsidi LPG 3 kg secara tertutup.
Ditanggapi Beragam oleh Masyarakat
Aturan itu ditanggapi beragam di masyarakat. Seperti seorang pedagang pecel ayam asal Lamongan di kawasan Lenteng Agung Jakarta, Jumadi mengatakan kebijakan pembelian LPG 3 kilogram ini sudah ada sejak lama, sebelum adanya kebijakan dari Pertamina. "Saya kalau beli pasti bawa KTP. Beli berapapun pasti dilayani asal bawa KTP, tapi maksimal 3 tabung, karena kebutuhannya cuma untuk jualan," katanya.
Hal senada juga disampaikan Nur Yanto, pedagang roti bakar di Gedangan, Sidoarjo. Menurutnya ia belum mengetahui kebijakan terbaru ini. "Tapi dulu sudah pernah ada, diminta KTP, ya sekali itu aja. Seterusnya sampai sekarang sudah gak pakai KTP lagi," terangnya.
Namun tidak demikian dengan ibu rumah tangga di kawasan Sidomukti Sidoarjo, Diyah. Meski ia belum membeli tabung LPG pada tanggal ditetapkan 1 Juni. Namun ia menilai kebijakan ini terlalu merepotkan. "Kenapa mesti ribet sih, kan belinya juga di toko terdekat. Harapan kita sih dipermudah dalam segala hal," ungkapnya. (*)
