KETIK, MALANG – Partai Golkar masih dalam tahap survei untuk mencari Calon Wali Kota Malang di Pilkada 2024. Mengingat Golkar hanya mendapatkan enam kursi pada Pileg 2024 lalu, sehingga memerlukan kolisi untuk mendapatkan bekal sembilan kursi.
Ketua DPD Golkar Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan penjaringan calon kepala daerah Kota Malang dilakukan ketika Rakerda.
"Ketika proses itu sudah dilakukan disampaikan kepada jajaran pengurus ditingkat provinsi maupun pusat, mengalir sedemikian rupa sampai nanti kewenangan keputusan itu berada ditingkat pusat," ujar Edi, Jumat (12/7/2024).
Sebelumnya, mantan Wakil Wali Kota Malang itu sempat diisukan akan kembali mengikuti kontestasi Pilkada 2024 Kota Malang. Namun Edi menegaskan bahwa masih menunggu keputusan dari DPP Golkar.
"Kan sudah tahu, berulang-ulang. Jadi seperti yang sudah diberitakan yang lalu bahwa tidak ada perubahan. Tetapi yang namanya partai terbuka, siapapun yang berminat, siapapun yang mempunyai suatu keinginan tentu ditanggapi secara baik," lanjutnya.
Terdapat lebih dari 16 nama kini masuk dalam survei DPP Golkar, termasuk calon dari internal partai. Dari 16 nama tersebut, Wahyu Hidayat selaku Pj Wali Kota Malang kembali masuk dalam penjaringan.
"Ya kalau saya bilang di atas 16 orang itu, salah satunya. Termasuk yang ada gambar, foto, di pemberitaan, di informasi media sosial itu semua direkam dan dialirkan ke Jakarta. Lebih dari 16 orang, banyak sekali salah satunya dari kita," kata Bung Edi.
Edi menjelaskan bahwa saat ini komunikasi bersama partai lain tengah digalakkan. Untuk memenuhi sembilan kursi, Golkar tengah menjaring partai-partai yang memiliki kesepahaman.
"Golkar yang memperoleh 6 kursi di saat Pileg kemarin sehingga perlu kerja sama dan kolaborasi, berkoalisi dengan partai-partai yang mempunyai kesepahaman, kesepakatan di daerah dalam rangka membangun itu," tambahnya.
Ia berharap dari koalisi mampu menentukan calon Kepala Daerah Kota Malang yang paham akan tugas dan fungsinya. Termasuk perannya di dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan di Kota Malang.
"Harus paham betul akan peran kemasyarakatan dengan harapan ada manfaat besar ketika kepercayaan masyarakat diberikan. Jadi bukan coba-coba, tapi kembali yang mempunyai hak memilih itu kan masyarakat," tutupnya. (*)
