KETIK, MALANG – Pemkab Malang bersama Paguyuban Budaya Amartya Bhumi Kepanjian menggelar dialog dan sarasehan di Pendapa Kabupaten Malang, Kepanjen, Kamis, 27 Februari 2025. Dialog ini membahas materi mengenai efisiensi anggaran.
Hal tersebut sesuai tema 'Membangun Indonesia dari Titik 50'. Dialog tersebut dibuka Plh Sekda Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah. Terdapat 3 pemateri pada kesempatan itu.
Yakni Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas dan Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia Malang, Dwi Tito Indro Cahyono.
Ketua Panitia Khoirul Amin menyampaikan bahwasannya sarasehan dan dialog interaktif ini diharapkan menjadi forum yang mengedukasi dan bisa menjadi masukan kepada pemerintah.
"Kami sengaja mengambil tema Membangun Indonesia dari Titik 50 ini karena banyak anggaran di masing- masing pos yang dikurangi sebanyak 50 persen," ujar Amin.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menjelaskan ikhwal efisiensi anggaran tersebut. Yakni bermula dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo.
"Berhenti dulu pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada Inpres Efisiensi, kemudian pola pencadangan. Turunlah Surat Keputusan Kementerian Keuangan terhadap dana transfer di Kabupaten Malang sebagai dana pencadangan. Saya tidak masuk ranah dana pencadangan untuk apa, Danantara atau lainnya," ujarnya.
Tapi yang jelas kata ia, Dana Transfer Pemkab Malang sudah dicadangkan Rp44 Miliar. Dana itu bersumber dari dana alokasi umum bersifat spesifik grand.
"Dana Alokasi Umum spesifik grand untuk pembangunan infrastruktur jalan ditetapkan sebagai cadangan. Yang direncanakan Bina Marga tidak bisa dijalankan. Dana untuk irigasi juga sudah dicadangkan," ungkapnya.
Kemudian pihaknya melakukan efisiensi perjalanan dinas, belanja dinas dan sebagainya sebesar 50%.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Malang Raya) Puguh Wiji Pamungkas. Menyikapi adanya efesiensi anggaran yang tujuannya juga untuk program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini cukup baik.
Pasalnya dengan diadakannya Program Makanan Bergizi Gratis ini diperlukan dapur umum di masing- masing desa. Hal ini akan membawa banyak manfaat.
"Mulai dari diperlukan banyak tenaga di dapur umum, dan setiap hari butuh pasokan bahan makanan yang melimpah, tentu memberikan banyak kontribusi bagi petani kita. Dengan demikian telah membangun perekonomian di desa. Hal ini tentu baik, karena membangun Indonesia itu dibangun dari desanya dulu," kata Puguh. (*)
