KETIK, SURABAYA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Surabaya telah mencapai 0 persen.
"Kalau sekarang nol. Sesuai dengan target Indonesia menuju 0 persen kemiskinan ekstrem," kata Anna di Gedung DPRD Surabaya pada Kamis 10 April 2025.
Anna menegaskan capaian itu hasil dari penyelarasan data pusat daripada hasil survei langsung pemerintah daerah.
“Masalahnya ada di data. Pemerintah daerah berharap data dari pusat bisa sinkron. Tapi sekarang ini, program-program berbeda masih pakai database yang beda-beda,” papar Anna.
Anna menambahkan, beberapa data kemiskinan memiliki banyak versi misalnya data dari Kementerian Sosial, Kemenko PMK, hingga Bappenas melalui data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Kalau nanti DTSN (Data Terpadu Semesta Nasional) itu muncul dan jadi data tunggal, kita di daerah akan sangat terbantu. Karena saat ini, program bantuan A bisa pakai database yang berbeda dengan program B, dan seterusnya. Itu menyulitkan,” terang Anna.
Anna menegaskan bahwa daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data secara sepihak di lapangan. Bahkan ketika ada warga yang sudah meninggal atau pindah domisili, pemerintah daerah tetap harus mengikuti mekanisme pusat.
Dalam proses updating, data yang sudah ada dari pusat dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi ulang oleh pendamping PKA (Pekerja Kesejahteraan Sosial), yang digaji langsung oleh Kementerian Sosial.
“Jadi bukan data baru. Ini data yang sudah disinkronkan di pusat, lalu dicek kembali ke lapangan oleh pendamping. Kami di daerah hanya menerima dan memfasilitasi,” tambahnya.
Mengenai indikasi masyarakat tergolong miskin ekstrem, Anna menjelaskan berbagai faktor misalnya lantai tidak memiliki alas yang berupa tanah, daya listrik, dan fasilitas sanitasi.
“Yang dinilai itu pengeluaran per bulan, sekitar Rp760 ribu per kapita. Bukan sekadar rumah berlantai tanah lalu dianggap miskin. Itu tidak bisa begitu,” tegasnya.
“Orang miskin bukan hanya karena lantainya tanah atau dia nganggur. Semua indikator ada bobotnya. Jadi harus dilihat total skornya, bukan satu indikator saja,” tambahnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Surabay berkurang sebanyak 19,75 ribu jiwa, dari 136,37 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 116,62 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 14,5 persen.
Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin, dari 4,65 persen pada Maret 2023 menjadi 3,96 persen pada Maret 2024.
Secara umum, dalam periode sepuluh tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Surabaya cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin.
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 165,72 ribu jiwa, berkurang sebesar 49,1 ribu jiwa menjadi 116,62 ribu jiwa pada tahun 2024.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 5,82 persen, berkurang sebesar 1,86 poin atau menjadi 3,96 persen pada tahun 2024. (*)
