KETIK, PALEMBANG – Pada Debat Terakhir Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, calon gubernur (cagub) nomor urut 02, Eddy Santana Putra mengkritisi masa pemerintahan Herman Deru, di mana Eddy menyebut banyak proyek mangkrak dan tidak masuk akal.
Perdebatan mengenai proyek mangkrak itu terjadi pada segmen ketiga debat, di mana para pasangan calon (paslon) mempunyai kesempatan untuk saling bertanya jawab. Di waktu tersebut, Eddy menyinggung masalah Jakabaring Sport City (JSC) yang terkesan kumuh dan terbengkalai.
Eddy kemudian menyebutkan bahwa di masa pemerintahan Herman Deru, banyak proyek lain yang terkesan mangkrak sampai sekarang, di antaranya proyek Masjid Sriwijaya, yang sampai hari ini belum juga selesai.
Masjid Sriwijaya sendiri mulai dibangun pada tahun 2015 di masa pemerintahan Alex Noerdin, di mana masjid tersebut rencananya akan dibangun di tanah seluas 15 hektare milik Pemerintah Provinsi Sumsel di Jakabaring, dekat dengan Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Dana sebesar Rp130 miliar telah mengucur dari kantong pemerintah. Namun, hingga hari ini, bangunan Masjid Sriwijaya hanya berupa pondasi yang dibiarkan begitu saja.
Pembangunan masjid ini memang direncanakan untuk tidak dilanjutkan oleh Herman Deru setelah Alex Noerdin tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Padahal saat itu, pemerintah sudah mempunyai anggaran senilai Rp200 miliar untuk pembangunan Masjid Sriwijaya.
Proyek mangkrak sekaligus tidak masuk akal lainnya adalah rencana pemindahan Kantor Gubernur Sumsel ke daerah Keramasan. Eddy menilai, pemindahan Kantor Gubernur yang direncanakan mulai dibangun pada 2023 ini adalah suatu hal yang tidak logis.
Menurut Eddy, inisiatif Herman Deru untuk memindahkan Kantor Gubernur bukanlah hal yang mendesak. Eddy mengatakan bahwa masih banyak hal lain yang patut menjadi prioritas ketimbang memindahkan Kantor Gubernur ke daerah lain dan memakan banyak anggaran.
Sedangkan, Eddy menyebutkan, Kantor Gubernur Sumsel saat ini masih layak dipakai, dan jikalau perlu, pemerintah hanya perlu melakukan perbaikan saja dan fokus pada hal lain yang lebih penting.
“Ada rencana yang tidak logis, yaitu memindahkan Kantor Gubernur Sumsel ke Keramasan. Saya kira, ada hal yang lebih prioritas ketimbang memindahkan Kantor Gubernur. Rencana Anda itu sudah melakukan penimbunan dan sekarang mangkrak di Keramasan,” tutur Eddy.
Kemudian, Eddy juga mengaku prihatin dengan sejumlah fasilitas umum yang dibiarkan begitu saja tanpa perhatian serius dari pemerintah, salah satunya adalah gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumsel.
Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 02, Riezky Aprilia menyayangkan minimnya kepedulian pemerintah yang tidak menyerahkan pemeliharaan fasilitas umum kepada pihak yang lebih profesional.
Riezky turut menilai bahwa Herman Deru belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan justru meninggalkan sejumlah aspek penting terhadap pemeliharaan aset daerah.
“Saya prinsipnya menghormati Herman Deru sebagai gubernur, tapi kami berharap adanya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yang baik kita lanjutkan yang tidak baik kita tinggalkan. Sangat disayangkan JSC terbengkalai begitu saja. Kalau tidak mampu, kita berikan kepada mereka yang profesional, bukan karena kedekatan personal,” terang dia.
Pada kesempatan selanjutnya, Deru pun menanggapi sejumlah kritikan yang dia terima. Namun, alih-alih memberikan jawaban yang logis, Deru justru berdalih beberapa masalah proyek mangkrak dan terabaikan itu terjadi sebelum serta sesudah masa jabatannya, salah satunya adalah masalah sengketa tanah Masjid Sriwijaya.
“Tidak mungkin kita menganggarkan proyek besar jika tanahnya belum jelas, itu malah meninggalkan masalah dan itu (sengketa tanah Masjid Sriwijaya) terjadi sebelum masa saya menjabat gubernur. Sedangkan kondisi JSC dan Wisma Atlet yang tidak terawat itu kondisi terkini, saya sudah tinggalkan itu satu tahun yang lalu,” tukas Deru.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01, Herman Deru-Cik Ujang saat mengikuti Debat Terakhir Pemilihan Kepala Daerah Sumsel 2024. Deru menyatakan, Sumsel adalah provinsi yang luas, sehingga pembahasan debat yang hanya berfokus pada satu titik permasalahan itu tidak cukup. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)
Deru kemudian mengatakan bahwa pembahasan yang hanya berfokus pada satu titik masalah itu terlalu sempit. Sebab, Sumsel merupakan provinsi yang sangat luas dengan aneka ragam permasalahan.
Deru menambahkan, bahwa di luar dari proyek-proyek yang disebutkan Eddy dan Riezky, ada pencapaian lain yang patut diapresiasi, salah satunya adalah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Deru, IPM Sumsel tahun 2023 yang berada pada poin 73,18 adalah sebuah pencapaian yang baik.
Dia kemudian menyebutkan, sebagai petahana, dirinya jauh lebih tahu mengenai persoalan-persoalan di Provinsi Sumsel.
“Sumsel itu provinsi terluas di Sumatera, maka saat kita debat publik, saya kalau hanya membahas satu titik itu kurang karena Sumsel terlalu luas. Suksesnya pemerintahan adalah dalam parameter IPM yang mana kita pada poin tinggi 73,18. Ini adalah bukti suksesnya sebuah pemerintahan,” tutupnya. (*)
