KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Perwali Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
Sasaran penerima manfaat kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah penduduk daerah yang terdaftar dalam data keluarga miskin.
Sasaran penerima manfaat merupakan keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bulan yang sama.
Jika, dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat lebih dari satu sasaran penerima manfaat sebagaimana, maka BLT hanya dapat diberikan kepada salah satu sasaran penerima manfaat.
“Jadi ini sudah periksa lalu ada dobel-dobel (penerima manfaat), ada yang dapat PKH ya dapat permakanan. Tapi diam saja, harusnya dia jujur agar tidak dobel,” kata Eri, Minggu (7/1/2024).
Seperti pada program permakanan, program tersebut tidak dihapus. Namun dialihkan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang penerima bansos menerima dua jenis bansos sekaligus.
Eri tegas bahwa jika masyarakat menerima bansos dobel dimohon untuk menolak, Sebab, aturan tersebut melarang keluarga miskin menerima permakanan juga bansos lain.
“Sejak dulu aturannya sudah jelas, kalau sudah dapat PKH atau BPNT, tidak boleh dapat permakanan agar bantuan bisa merata,” tuturnya.
Eri menambahkan aturan dari pemerintah pusat harus dipatuhi. Jika tidak, maka ada sanksi yang akan diberikan kepada Pemkot Surabaya.
"Jadi ayo mengedukasi keluarga kita, kekuatan kekeluargaan itu saling membantu satu dengan yang lainnya untuk keluar dari kemiskinan,” pungkasnya. (*)
