KETIK, PACITAN – Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan tahun 2023 tampaknya kurang greget.
Dari total Rp2,7 miliar, sebanyak Rp300 juta justru mengendap alias jadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Penyebabnya? Gagalnya pengadaan bibit tembakau.
Hal ini terungkap dalam rapat Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan 2024 di Gedung DPRD Pacitan, Selasa, 12 Maret 2025.
Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, blak-blakan menyebut bahwa mitra penyedia bibit dari Klaten, Jawa Tengah, tak bisa memenuhi persyaratan administrasi, yakni sertifikat benih.
“Meskipun proses sudah berjalan, mitra tidak bisa melengkapi dokumen yang diminta, sehingga rencana pengadaan gugur. Karena sudah di akhir Mei, akhirnya pengadaan bibit dibatalkan,” ungkap Sugeng.
Akibatnya, sebanyak 2.492 petani tembakau di Pacitan hanya bisa gigit jari. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan bibit dari Pemkab sirna begitu saja.
Sementara itu, dana Rp300 juta yang semula disiapkan untuk program tersebut kini kembali ke kas daerah.
Sugeng mengonfirmasi bahwa tahun ini pengadaan bibit tembakau tidak akan dilakukan lagi.
“Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk bibit akan dialihkan ke kegiatan lain dalam program DBHCHT,” tambahnya.
Menanggapi masalah ini, Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyayangkan keteledoran DKPP dalam memilih mitra penyedia.
Ia menegaskan bahwa seharusnya ada opsi lain agar petani tidak dirugikan.
“Banyak rekanan penyedia bibit tembakau, tidak hanya satu. DKPP seharusnya bisa mencari mitra lain yang lebih kompeten agar tidak merugikan petani,” tegas Rudi.
DPRD pun berharap agar penyaluran DBHCHT ke depan bisa lebih optimal dan benar-benar menyentuh kesejahteraan petani tembakau di Pacitan.
"Jangan sampai anggaran melimpah, tapi manfaatnya justru mampet di jalur birokrasi," tandasnya. (*)
