KETIK, MALUKU UTARA – Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjadi yang tertinggi capaian penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dan retribusi melalui transaksi non-tunai di Maluku Utara (Malut).
Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Dr. Bambang Heriyanto mengungkapkan, capaian penerimaan PAD dan retribusi melalui transaksi non-tunai di Maluku Utara menunjukkan variasi antar wilayah. Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjadi yang tertinggi dari seluruh Kabupaten dan Kota di Maluku Utara (Malut).
"Halmahera Selatan capaian tertinggi sebesar 95%, disusul Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu dengan 65%. Sementara itu, Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara masih berada di bawah 50%, sehingga masih memiliki potensi optimalisasi lebih lanjut," papar Bambang dalam forum High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela Kota Ternate, Jumat, 21 Maret 2025.
Bambang menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP2DD sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepala daerah untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Saat ini, kebijakan tersebut telah diterapkan di Provinsi Maluku Utara, dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah sudah memulai implementasinya, sementara Kabupaten kota lainnya masih dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Hasan Ali Bassam Kasuba, menghadiri HLM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). HLM ini mengusung tema Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah.
HLM bertujuan memperkuat strategi pengendalian inflasi serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Capaian Halmahera Selatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan.(*)
