KETIK, YOGYAKARTA – Langkah pemerintah yang menyewa ratusan mobil mewah untuk perayaan kemerdekaan di IKN, terus memicu kritik. Penyewaan ratusan mobil mewah itu diperkirakan menelan anggaran negara hingga ratusan miliar, di mana untuk setiap mobilnya menelan harga sewa sekitar Rp 25 juta per hari.
Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto menyoroti, di tengah kesulitan ekonomi yang semakin dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, pemerintah malah mengeluarkan anggaran besar untuk seremonial di Ibu Kota Negara (IKN).
Langkah ini menurut Edo Segara, dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi sebagian besar rakyat yang saat ini tengah bergulat dengan meningkatnya biaya hidup, kenaikan harga barang, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
"Banyak pihak menilai bahwa pengeluaran besar-besaran untuk berbagai seremonial dan upacara di IKN, seolah-olah tidak mempedulikan kenyataan bahwa masyarakat kelas menengah sedang menghadapi tekanan finansial yang signifikan," ujarnya pada Selasa (13/8/2024).
Edo juga mengungkapkan, dengan daya beli yang terus menurun dan inflasi yang sulit dikendalikan, masyarakat berharap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran negara.
"Hal ini perlu dikritisi. Mengingat energi dan dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi dan bantuan langsung kepada masyarakat, malah dihabiskan untuk acara-acara seremonial yang kurang berdampak langsung kepada rakyat," sindirnya.
Edo menambahkan bahwa fokus pemerintah seharusnya adalah pada upaya menstabilkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Terutama kelas menengah yang kini semakin tertekan. Ia berpendapat keputusan ini semakin memicu kritik terhadap prioritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
"Banyak yang bertanya-tanya mengapa di tengah kesulitan ekonomi yang nyata, justru acara-acara mewah yang dipilih untuk didahulukan. Sementara banyak sektor yang lebih membutuhkan pendanaan malah terabaikan," ingatnya.
Tanpa langkah yang jelas dan konkrit, dikhawatirkan krisis ekonomi yang lebih dalam akan melanda masyarakat. Terutama kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.
"Pemerintah diharapkan segera merespons dengan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pungkas Edo. (*)
