KETIK, SAMARINDA – Khofifah Indar Parawansa resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2025–2030 oleh Katib Aam PBNU KH Ahmad Sa’id Asrori di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 10 Mei 2025.
Turut juga dilantik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi sebagai Ketua PP Muslimat NU lengkap beserta jajaran para pengurus.
Ini menjadi penanda dimulainya masa khidmat kepengurusan baru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan PBNU Nomor: 3808/PB.01/A.II.01.27/99/04/2025.
Susunan pengurus yang dilantik berasal dari beragam latar belakang profesi, daerah, dan bidang keahlian mewakili semangat inklusif dan komitmen kolektif dalam menjawab tantangan zaman.
Di kesempatan itu, turut diluncurkan program Pelatihan Paralegal dan Lembaga Advokasi Hukum Keluarga PP Muslimat NU.
Prosesi pelantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)
Salah satunya dengan melakukan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI Min Usihen dengan Ketua PP Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi tentang Sinergi Pelaksanaan Pembinaan Hukum Muslimat Nahdlatul Ulama.
Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
Tujuan kerja sama ini adalah menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi kader Muslimat NU guna memperkuat pemahaman hukum serta mendukung pendampingan berbasis komunitas terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Terkait program itu, Khofifah mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus menjaga integritas dan semangat pengabdian dalam mengemban amanah organisasi.
“Be yourself and do our best. Jadi diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik. Inilah kunci ketangguhan perempuan Muslimat NU dalam membangun bangsa,” ungkap Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun menegaskan bahwa perjuangan Muslimat NU dalam pengarusutamaan gender, pendidikan inklusif, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta ketahanan keluarga harus sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Muslimat NU harus menjadi pelopor gerakan sosial yang membumi dan berdampak. Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata dan pendekatan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh anggota adalah kunci keberhasilan kita,” tandasnya.
Penandatanganan SK pengangkatan dan pengesahan di sela prosesi pelantikan Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)
Sementara itu, Ketua PP Muslimat NU 2025–2030 Arifatul Choiri Fauzi menyatakan bahwa kepengurusan baru membawa semangat perubahan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Kami akan memastikan Muslimat NU tetap relevan. Perempuan Indonesia tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga diberdayakan agar bisa berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan, sejarah mencatat bahwa kiprah Muslimat NU tidak hanya terbatas di lingkup domestik, melainkan telah melahirkan banyak prestasi nyata di tengah masyarakat.
Dari bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga advokasi sosial, Muslimat NU hadir sebagai pilar penting dalam membangun bangsa.
Kiprah dan kontribusinya menjadi bukti bahwa Muslimat NU adalah kekuatan perempuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perjalanan bangsa dan negara yang kita cintai ini.
“Muslimat NU ini bukan sekedar organisasi ibu-ibu, ini juga bukan organisasi yang struktur yang di tempelkan di organisasi NU, tapi tumbuh yang di inisiasi sebagai gerakan perempuan,” urainya.
“Maka kita saksikan didalam sejarah, bahwa Muslimat NU melahirkan prestasi-prestasi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” imbuhnya.
Deklarasi juga dilakukan untuk wadah Asosiasi Guru Besar Muslimat NU yang berkomitmen meningkatkan kualitas SDM organisasi dan memperkuat kapasitas intelektual serta pendidikan di lingkungan Muslimat NU.
Turut hadir dan menyaksikan, Menteri Sosial RI sekaligus Sekjen PBNU, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Kepala BPHN Kementerian Hukum RI, istri Wakil Presiden RI ke-13, serta istri para menteri Kabinet Merah Putih, jajaran Forkopimda Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltim, Ketua MUI Kaltim, para guru besar Muslimat NU, pengurus PCI Muslimat NU dari berbagai negara, serta pengurus PW dan PC Muslimat NU berprestasi dari seluruh Indonesia. (*)
