KETIK, JEMBER – Fenomena kenaikan harga beras menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya beras merupakan kebutuhan pangan paling besar yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Khususnya di Kabupaten Jember yang disebut-sebut sebagai lumbung pangan, kenaikan harga beras tidak terkendali. Harga di pasar tradisional, untuk beras premium menyentuh Rp 16.000 sedangkan beras medium kisaran Rp 10.900 per kilogram.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono menyebut kenaikan harga beras mendekati masa panen raya perlu dipertanyakan. Justru seharusnya harga stabil cenderung turun.
Persoalan tersebut disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat antara Komisi B dengan para stakeholder pada Senin (18/3/2024) siang. Termasuk Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan, Perum Bulog, dan Bagian Perekonomian & SDA.
“Memang mahalnya harga beras ini rutinitas tahunan, tahun 2024 awal ini justru harga beras melambung di luar kontrol kendali pemerintah,” ujar Siswono usai rapat dengar pendapat.
Beberapa asumsi mahalnya harga beras karena kelangkaan akibat persoalan lahan pertanian yang semakin menyempit. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan disebut memungkinkan mengurangi hasil produktivitas.
Namun, di samping itu Bulog turut mengantisipasi harga beras mahal dengan menggelontorkan beras SPHP dalam operasi pasar yang digelar di sejumlah titik pasar tradisional yang tersebar di Jember.
Bahkan untuk mengamankan kebutuhan stok pangan di Jember selama bulan Ramadan, Bulog Jember juga terus mengajukan penambahan kuota stok beras impor. Per hari ini, ada sekitar 3.900 ton yang tersedia di gudang Bulog.
“Tahap satu penambahan 8.000 ton sudah selesai. Tinggal pengiriman tahap dua kuota yang dikasih ke kita 5.000 ton, baru dikirim sebanyak 1.500 ton yang sudah masuk gudang Bulog,” ujar Kepala Bulog Jember Muhammad Ade Saputra.
Menurut Ade, untuk kekuatan stok beras di Jember aman selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, atau aman sampai awal bulan Mei.
“Itu kalau untuk stok saat ini ya, ketika dilakukan penambahan naik lagi tahanannya,” ujar pria berkacamata itu.
Sebab itu, Siswono kembali mengatakan ada hal yang tidak berimbang selama panen raya ini. “Tidak serta-merta bisa jadi sebuah permainan antara bagian dari pedagang atau tengkulak dengan produsen,” lanjutnya.
Ia meminta kepada seluruh satgas pangan terjun langsung di pasaran untuk mengontrol dan mencegah kemungkinan permainan dan penimbunan beras.
“Secara logis kalau bahan baku gabah dan menyeret kepada hasil produk beras ini semakin berkurang. Dalam hukum dagang ketika barang langka diikuti harga menjadi melembung,” urai Siswono.
Sementara, Sekretaris Disperindag Jember, Gaguk Budi Santoso, menyebutkan jika soal permainan harga tersebut berada di kewenangan antara Perum Bulog dengan DTPHP.
“Kalau perdagangan ini hanya mekanisme pasar. Kalau harga beras kan sudah ada aturan dari pemerintah pusat,” jelasnya singkat.(*)
