KETIK, PALEMBANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Syawaludin menyebutkan bahwa Generasi Z (kelahiran 1997-2012) di Kota Palembang telah melek politik.
Hal ini berkaitan dengan banyaknya permintaan yang ditujukan kepada KPU Palembang untuk mengisi sosialisasi kepada siswa SMA tentang demokrasi dan Pemilu.
“Kalau KPU Palembang sendiri melihat, dari Pemilu sampai Pilkada saat ini, mereka (Gen Z) melek politik, karena kami hampir setiap minggu selalu menerima undangan untuk menjadi narasumber. Mereka yang meminta,” terang Syawaludin, Senin 21 Oktober 2024.
Artinya, lanjut Syawaludin, Gen Z yang mayoritas merupakan pemilih pemula sudah mulai menyadari bahwa demokrasi dan Pemilu merupakan hal penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.
Sebab, baik Pemilu maupun Pilkada merupakan ajang untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menjabat selama 5 tahun berikutnya. Oleh karena itu, para pemilih harus lebih siap dalam menentukan suaranya.
“Kami kemarin sudah berkunjung ke 32 SMA di Kota Palembang untuk sosialisasi Pilkada, bahkan sampai sekarang masih banyak permintaan dari adik-adik siswa untuk mengisi sosialisasi, termasuk di tingkat universitas juga,” lanjut Syawaludin.
Mengenai tingkat partisipasi Gen Z, Syawaludin menjelaskan, Gen Z mencakup sebanyak 38 persen suara di Kota Palembang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Pemilu Februari 2024 yang berjumlah 36 persen.
Dengan demikian, dari total daftar pemilih tetap (DPT) Kota Palembang yang berjumlah 1.241.196 orang, maka Gen Z mencakup sekitar 470 ribu suara.
“Gen Z di Kota Palembang itu 38 persen dari 1,2 juta orang, itu lebih dari 400 ribu suara. Kalau milenial ada sekitar 35 persen,” tutur dia.
Dia menambahkan, suara Gen Z di Kota Palembang bisa sewaktu-waktu berubah. Hal ini disebabkan banyaknya Gen Z yang merupakan mahasiswa perantau di Kota Palembang. Sehingga ketika hari pemilihan tiba, mereka bisa saja pulang ke daerahnya masing-masing.
“Karena Palembang ini ibu kota jadi banyak universitas yang mahasiswanya itu berasal dari luar daerah, jadi tingkat partisipasinya bisa berbeda. Mereka bisa saja pulang waktu pemilihan. Kecuali mereka mau mengurus pindah memilih,” tutupnya. (*)
