KETIK, SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Central Finansial X (CFX) menggelar Roadshow Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 di Universitas Airlangga (Unair), Senin 17 Februari 2025
Mengangkat topik Blockchain Basics: Yuk, Pahami Kripto dengan Bijak! acara ini bertujuan untuk memberikan literasi keuangan kepada masyarakat terkait aset kripto termasuk bagi kalangan mahasiswa agar dapat memahami berbagai manfaat dan risiko serta ekosistem aset kripto.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Layanan Manajemen Strategis, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran mengatakan OJK terus berkomitmen untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, khususnya aset digital atau aset kripto yang saat ini sedang naik daun.
"Tujuan acara ini tentu agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih bijak dan aman. Dan membangun regulasi yang lebih inklusif, inovatif, serta berkelanjutan," jelas Horas, Senin 17 Februari 2025.
Lebih lanjut, antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.
Apalagi sesuai Pasal 312 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, OJK sejak Januari 2025 mendapatkan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aset kripto, setelah sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
“Kami berharap Bulan Literasi Kripto 2025 tidak hanya menjadi platform edukasi, tetapi juga menjadi katalisator dalam mendorong eksplorasi potensi aset keuangan digital yang bertanggung jawab," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR Wisnu Wibowo menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada OJK dan asosiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan pemahaman terhadap manfaat serta risiko aset kripto.
“Dalam laporan chain analysis, Indonesia menempati posisi ketiga untuk investasi aset kripto. Di tengah adanya isu efisiensi saat ini, kripto menjadi sumber potensial dalam penerimaan pajak negara," pungkasnya. (*)
