KETIK, LUMAJANG – Kabar tentang pemberhentian tenaga honorer yang tidak masuk dalam data base BKN mendapat tanggapan dari Partai Demokrat Lumajang.
Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang H. Idris Marzuqi meminta kepada Pemkab Lumajang untuk berusaha keras mempertahankan tenaga honorer yang telah cukup lama mengabdi di lingkungan Pemkab Lumajang.
"Bukan hanya soal anggaran, ini juga menyangkut nasib dan masa depan tenaga honorer dan keluarganya. Selama ini mereka telah merasa bekerja walau dengan penghasilan yang sangat minim," kata H. Idris Marzuqi, yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lumajang.
"Klau kemudian diberhentikan, kami dari Partai Demokrat berharap kepada Pemkab untuk mencari solusi yang baik bagi mereka. Sebisa mungkin harus dipertahankan," imbuhnya.
Selain itu, kata H. Idris Marzuqi, Pemkab Lumajang hendaknya juga menyertakan pertimbangan bahwa mereka selama ini telah mengabdi cukup lama di bidangnya masing-masing.
"Mereka sudah mengabdi cukup lama, ini yang harus menjadi pertimbangan juga. Kalau tiba-tiba mereka diputus kontraknya, kami memandang ini kurang adil terhadap mereka," tegasnya.
Ketika menyangkut anggaran, Partai Demokrat Lumajang, kata H. Idris Marzuqi akan mendukung penuh agar anggaran untuk honor mereka disediakan oleh APBD.
"Kalau perlu Pemkab Lumajang datang ke pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi agar tenaga honorer ini bisa dipertahankan," lanjutnya.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, sebanyak 191 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Lumajang tidak masuk dalam data base BKN, dan masih ada 747 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan yang terancam diputus kontraknya pada pertengahan bulan ini.(*)
