KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menerapkan langkah-langkah efisiensi anggaran sejak tahun 2024, sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Politisi Partai Demokrat Surabaya, Muhammad Saifuddin menanggapi persoalan ini. Ia menilai, efisien anggaran jika bertujuan untuk semakin mensejahterakan rakyat, maka itu harus dilakukan.
"Bagian entitas penting selagi kepentinganya untuk kemaslahatan umat, namun jangan sampai efisiensi yang dilakukan Pemkot Surabaya bertujuan gagah-gagahan hanya ingin dapat reward dari pemerintah pusat," paparnya saat dihubungi pada Rabu 12 Januari 2025.
Instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Saifuddin menekankan agar Pemkot Surabaya lebih kritis dan jeli soal prioritas anggaran.
"Saya meminta kepada Pemkot Surabaya agar kritis dan bener bener jeli terhadap pos anggaran yang kemudian akan dipangkas. Jangan sampai pemangkasan anggaran ini mengakibatkan pelayanan publik terganggu," terang anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Saifufiddin juga mengingatkan agar efisiensi anggaran ini jangan sampai memotong program-program yang pro rakyat. Dan pemerintah kota/kabupaten juga harus mengendalikan penuh soal anggaran tersebut. Sehingga harus ada transparansi dengan dewan kota.
"Apalagi anggaran MBG yang awalnya dibebankan kepada kabupaten kota, sekarang diambil alih oleh pusat dan yang paling penting juga transparansi terkait pemangkasan anggaran ini harus dibicarakan dengan DPRD Kota Surabaya," terangnya.
"Agar kami sebagai anggota dewan yang merupakan representase rakyat bisa menjelaskan kepada rakyat uang tersebut digunakan untuk apa," pungkas Saifuddin. (*)
