KETIK, JEPARA – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo bersama Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh perangkat daerah di Gedung Shima, Senin, 10 Maret 2025.
Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko, para asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh camat dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jepara H Witiarso Utomo menegaskan pentingnya sinkronisasi program kerja pemerintah daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi. Ia menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi harus menjadi prioritas, agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih.
Salah satu perhatian utama dalam rapat adalah sektor infrastruktur, terutama kondisi jalan di Jepara. Wiwit menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi kembali data jalan rusak, terutama saat musim hujan seperti sekarang.
“Ini mumpung musim hujan, kita nilai kembali jalan-jalan kita yang rusak agar mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat,” ujar Bupati Jepara H Witiarso Utomo.
Saat ini, 83% jalan yang dikelola Pemkab Jepara dikategorikan dalam kondisi mantap, sementara 17% lainnya tidak. Namun, Bupati meminta data ini ditinjau ulang, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak di beberapa wilayah.
Selain itu, ia juga menyoroti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dinilai krusial dalam menjaga iklim investasi di Jepara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta untuk segera mengevaluasi perencanaan ini agar tidak menghambat pembangunan dan investasi daerah.
Di sektor pendidikan, Bupati menekankan perlunya solusi untuk menangani anak tidak sekolah (ATS), yang menurut data saat ini berjumlah 4.082 anak.
“Di program Bupati Ngantor di Desa nanti, kita akan fokus melihat desa mana saja yang memiliki ATS,” tegasnya.
Wiwit juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di sekitar desa dapat berkontribusi dalam mengentaskan ATS melalui dana CSR. Tak hanya itu, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian, mengingat peran mereka yang vital dalam membangun generasi muda Jepara.
Di bidang kesehatan, Bupati menyoroti tingginya angka kematian ibu yang mencapai 14%. Ia meminta Dinas Kesehatan segera mencari solusi untuk menekan angka ini.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa program kesehatan gratis dan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo harus segera diimplementasikan.
“Untuk penekanan TB, provinsi sudah punya program. Saya minta Dinas Kesehatan aktif berkoordinasi agar kita bisa mendapatkan akses alat yang sudah dianggarkan provinsi,” tambahnya.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya pendataan rekam medis hingga tingkat desa agar pelayanan kesehatan lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko salah diagnosis.
Sementara itu, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar menyoroti tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jepara. Saat ini, RSUD RA Kartini menangani 200 kasus DBD. Ia meminta Dinas Kesehatan segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan agar wabah ini tidak meluas.
Di akhir rapat, Bupati meminta para camat agar lebih aktif di wilayahnya, terutama dalam mendukung tiga sektor utama yang menjadi fokus pembahasan hari ini. (*)
