KETIK, SIMEULUE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Simeulue, Aceh, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainudin menggelar reses tahap 1 tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut dan Teluk Dalam.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Simeulue Cut, Desa Kuta Padang pada Kamis 17 April 2025 kemarin.
“Kegiatan reses merupakan amanah undang-undang bagi setiap anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing, dan menjadi momen penting bagi anggota DPRK untuk mendengar langsung apa keinginan masyarakat,” terang Zainudin.
Dia menambahkan bahwa seluruh aspirasi warga, baik berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan ini, akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab Simeulue selaku pihak ekskutif.
Masyarakat Dapil IV sangat antusias mengikuti dan mendengarkan penyampaian reses oleh Anggota DPRK Simeulue, Zainudin, Kamis 17 April 2025. (Foto: Helman/Ketik.co.id)
Selain itu aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Zainudin mengaku banyak menerima keluhan dan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tersebut. Di antaranya terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, kebutuhan sarana air bersih, bantuan pertanian dan nelayan, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Saya berkomitmen untuk mengawal seluruh usulan ini agar bisa diakomodasi dalam rencana pembangunan ke depan. Tentu akan kita sesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Kegiatan reses ini berlangsung tertib dan penuh keakraban. Warga mengapresiasi kehadiran langsung wakil mereka di parlemen dan berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin.
Dengan kegiatan reses ini, diharapkan adanya hubungan yang lebih erat antara wakil rakyat dan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat. (*)
