Rizal Ramli Ungkap Alasan Mengapa Jokowi Tak Perlu Pertahankan Sri Mulyani 

Jurnalis: Shinta Miranda
Editor: Moana

14 April 2023 10:00 14 Apr 2023 10:00

Thumbnail Rizal Ramli Ungkap Alasan Mengapa Jokowi Tak Perlu Pertahankan Sri Mulyani  Watermark Ketik
Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli.(Dok.KETIK)

KETIK, JAKARTA – Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli merasa prihatin atas berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia. Mulai deretan skandal korupsi hingga jeratan utang Rp8.000 triliun. 

Ia juga kecewa karena Presiden Jokowi terkesan 'bungkam' dengan skandal pajak jumbo mencapai Rp349 triliun atau sekitar USD 23 miliar. Kasus ini diduga turut melibatkan nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

“Skandal keuangan ini termasuk yang terbesar di dunia, tapi Jokowi masih saja mingkem. Apakah karena takut sama Sri Mulyani?," ucap Rizal mempertanyakan, Jumat (14/4/2023). 

Menurutnya, Sri Mulyani banyak terlibat dalam sejumlah kasus. Antara lain Skandal Century, termasuk kasus Gayus Tambunan di mana kala itu Sri Mulyani juga menjabat sebagai Menkeu.

“Kalau Jokowi mempertahankan Sri Mulyani, Jokowi akan nyungsep bersamanya. It’s too big a scandal to ignore," tegas Rizal Ramli. 

Rizal Ramli mengungkapkan, bahwa nyaris seluruh sistem bernegara kini telah rusak, karena elit politik yang sedang berkuasa umumnya adalah 'pemain'.

"Mereka cenderung permisif terhadap tindakan koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan," tandasnya. 

Sebagai tokoh yang memperjuangkan penegakkan demokrasi sejak mahasiswa di ITB dan ekonom yang memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat, baik saat di dalam maupun di luar kekuasaan, Rizal Ramli mengaku akal sehat dan hati nuraninya tidak bisa menerima mayoritas rakyat negeri ini hidup dalam kemiskinan, padahal negeri ini sangat kaya sumber daya alamnya.

Sementara itu, Pemerhati Sejarah Arief Gunawan membandingkan potret suram negeri ini dengan tulisan Mochtar Lubis dalam tajuk rencana Koran Indonesia Raya, edisi 28 April 1956.

Mochtar menulis semacam forecasting 
tentang akan terjadinya kemelut berkepanjangan di era Orde Lama sehubungan dengan munculnya berbagai persoalan yang memicu disintegrasi bangsa. 

"Di antara isu-isu yang mengemuka kala itu yang menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat, antara lain ialah mengenai mismanagement ekonomi," ujar Arief. 

Mismanagement ekonomi ini kemudian menyebabkan terjadinya lompatan harga-harga kebutuhan, terutama harga beras, tarif angkutan umum, harga minyak tanah, dan lain sebagainya. 

Isu lainnya ialah munculnya gejala ketidakpuasan para pemimpin daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, mulai terjadinya kasus-kasus korupsi yang disertai dekadensi moral dan etika, perseteruan ideologis partai-partai politik yang memicu konflik masyarakat lapisan bawah, hingga beredarnya desas-desus bakal pecahnya Dwitunggal dengan mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden.

Arief mengutip tulisan Mochtar Lubis menggambarkan situasi krisis saat itu ditandai dengan hilangnya sikap kritis, korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan, tetapi menjadi suatu keahlian. Tanggungjawab dan kewajiban dirasakan suatu kebodohan belaka, janji-janji dan ucapan di depan umum dirasa tidak perlu ditepati, karena dianggap sekedar kecakapan politik untuk mengelabui rakyat. Sementara masyarakat pasif, apatis, dan seakan merasa tidak berdaya. 

Akumulasi situasi krisis yang dilukiskan Mochtar Lubis dalam kalimat “Bangsa yang Sedang Berpacu ke Pinggir Jurang” ini berlangsung hingga tahun 1965 yang menjadi titik kejatuhan Sukarno.

Bung Hatta yang akhirnya mundur dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956, pada 17 Juni 1963 mengirim surat keprihatinannya terhadap situasi ini kepada Sukarno. 

Dalam penggalan paragraf surat tersebut, Bung Hatta menulis sebuah kecemasan karena melihat kemunduran di berbagai bidang. 

Pertama, terhadap kemerosotan penghidupan rakyat dalam sejarah Indonesia, lebih dahsyat daripada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Pendapatan rakyat semakin ditekan, tetapi beban rakyat makin diperbesar. Pertentangan kelas sosial bertambah hebat, pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata. 

"Kala itu sebenarnya banyak kalangan menginginkan Dwitunggal Sukarno-Hatta bersatu kembali, antara lain dicetuskan dalam Naskah Pernyataan Bersama Dwitunggal, 1957, setahun setelah mundurnya Hatta. Namun apa hendak dikata,  jalan sejarah ternyata punya riwayatnya sendiri," jelas Arief. 

Lantas, apa yang dapat dipetik dari sekelumit kisah tersebut? 

"Krisis yang sedang melanda bangsa saat ini ternyata tak kalah hebatnya dibandingkan dengan masa itu. Malah boleh dibilang tidak sebanding sama sekali," ungkap Arief. 

Kehidupan rakyat yang saat ini sedang dihimpit oleh berbagai beban persoalan ekonomi yang semakin sulit kini juga disuguhi oleh tontonan gaya fashion mewah keluarga Jokowi akhir-akhir ini. 

"Banyak pejabat dan keluarganya memamerkan hedonisme, dekadensi moral dan kemerosotan etika menjadi pertunjukan meriah kekuasaan. Begitu pula dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melebihi era Soeharto," ucap Arief. 

Terkait korupsi itu, baru-baru ini Transparency International merilis data terbaru yang menunjukkan negeri ini masuk dalam daftar korupsi terparah di antara negara-negara G20.

Di sisi lain, proyek 'mercusuar-nekat' seperti IKN terus berjalan di dalam spekulasi, dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak membuat pemerintah China dinilai semakin mendikte, meminta supaya utang proyek tersebut dibayar menggunakan APBN.

"Di sektor lain, impor beras dan pangan terus berlangsung, sehingga nampak bahwa kebijakan impor adalah cara paling gampang mencari uang rente," kata dia. 

"Keahlian utama rezim hari ini, menurut tokoh nasional Dr Rizal Ramli, ternyata selain mengutang secara ugal-ugalan, yang nilainya mencapai sekitar Rp8.000 triliun, adalah mengimpor, sambil membuat petani semakin miskin," tambah Arief. 

Sementara itu, lanjut Arief, keinginan memperpanjang masa jabatan presiden yang beberapa waktu lalu disuarakan nampaknya agak reda  setelah mendapat tekanan keras dari banyak kalangan pro demokrasi dan mendapatkan penolakan dari PDIP. 

"Karena, esensi dari upaya memperpanjang masa jabatan presiden adalah kudeta terhadap konstitusi," tandasnya. 

Demikian pula wajah penegakkan hukum dinilai belum juga menampilkan keadilan. Sejumlah kasus seperti Kanjuruhan, KM 50, dan beberapa kasus lainnya masih diliputi oleh kabut gelap yang menunjukkan tidak adanya sikap yang serius untuk menghargai kemanusiaan.

"Indonesia hari ini terus-menerus dilanda oleh berbagai jenis krisis, karena ulah penguasanya sendiri," pungkas Arief.(*)

Tags:

Dr Rizal Ramli Menkeu Sri Mulyani Arief Gunawan Presiden Jokowi Ekonomi Indonesia
04. Home Sidebar 1
06. Home Sidebar 3 21. Home Sidebar 4 04. Home Sidebar 1