KETIK, MALANG – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kota Malang tahun 2022 tergolong tinggi, yakni melebihi Rp 460 miliar.
Pemerintah Kota Malang dinilai kurang maksimal pada pelaksanaan APBD 2022 sehingga berdampak pada tingginya besaran SILPA Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menilai suatu perencanaan sehat apabila SILPA tidak melebihi Rp 300 miliar. Pihaknya telah mewanti-wanti Pemkot Malang untuk memaksimalkan anggaran.
"Sebenarnya di awal meminta supaya SILPA di bawah Rp 200 miliar karena itu bagian dari efisiensi. Kalau SILPA di atas Rp 300 miliar, itu tidak sehat, perencananya tidak bagus. Kami memang tidak bisa melihat secara teknis, tapi kami berusaha dari awal mencanangkan SILPA itu Rp 150 miliar saja," ujar Made, Jumat (7/7/2023).
Dengan besarnya SILPA yang dimiliki Kota Malang, menunjukkan perencanaan yang kurang matang dan tahapan eksekusi yang dinilai kurang berkualitas.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan terkait hal tersebut.
Menurutnya, besaran SILPA dipengaruhi beberapa faktor, yakni pelampauan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi, efisiensi belanja, sisa dari Belanja Tidak Terduga, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Besaran SILPA tersebut terdiri dari pelampauan pendapatan transfer pusat dan provinsi, efisiensi belanja, sisa dari Belanja Tidak Terduga dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Baik secara waktu maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan," jelas Sutiaji.
Tambahnya, rancangan anggaran diambil 90 persen dari asumsi belanja tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar belanja tidak melebihi pendapatan dan menghindari risiko gagal bayar.
"Menganggarkan itu di anggaran yang masih rancangan, diambil 90 persen dari asumsi belanja kemari," jelasnya.(*)
