KETIK, SURABAYA – Pemkot Surabaya berencana mengajukan hutang sebesar Rp5,6 triliun. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad, dana tersebut digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan.
"Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan - kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan melalui keterangan tertulis pada Sabtu 18 Januari 2025.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut.
"Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung," ujar dia.
Bahkan, Irvan menyampaikan, melalui model seperti ini, pemerintah pusat menilai bahwa Surabaya ke depan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.
"Jadi diharapkan (pemerintah) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat," imbuhnya.
Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang.
"Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai," katanya.
Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
"Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," bebernya.
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai Rp12,3 triliun, maka sekitar Rp8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib.
Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp2-3 triliun. Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya" katanya.
Untuk merealisasikan rencana ini, Irvan menuturkan bahwa pemkot akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya.
Pembiayaan alternatif ini dikatakannya paling dimungkinkan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
"Kita bahas juga dengan DPRD, kita minta persetujuan. Yang paling dimungkinkan lewat PAK, kita ajukan," pungkasnya. (*)
