KETIK, PACITAN – Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan sebesar Rp101 miliar.
Pra-pemangkasan, dana transfer untuk Kabupaten Pacitan tercatat diangka Rp1,485 triliun. Tetapi, usai kebijakan efisiensi terbit, angkanya anjlok menjadi Rp1,385 triliun.
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 3 Februari 2025.
Janji infrastruktur di Kota 1001 Goa terancam hanya jadi omon-omon karena sejumlah proyek mengalami penyesuaian atau bahkan tertunda.
Strategi efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mau tidak mau harus diambil oleh Pemkab Pacitan untuk antisipatif melakukan rasionalisasi APBD.
Meliputi, pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan kegiatan seremonial, serta efisiensi belanja operasional seperti alat tulis kantor, rapat, seminar, hingga bimbingan teknis.
"Dana hasil penghematan ini nantinya akan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho kepada Ketik.co.id, Senin, 24 Februari 2025.
Sejumlah proyek fokus, seperti peningkatan jalan kabupaten, pemerataan layanan listrik dan internet, hingga pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, kini harus disusun ulang berdasarkan prioritas.
“Berusaha saja agar pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pacitan, Imam Syafiq, mengaku kebingungan, pasalnya kini pihaknya harus lebih selektif dalam menentukan proyek mana yang akan dilanjutkan maupun yang ditunda.
“Untuk besaran pemotongannya saya belum bisa memastikan, karena saat ini masih dalam tahap seleksi proyek. Belum tahu mana yang akan dilanjutkan dan mana yang belum,” ujarnya.
Meskipun terdapat banyak ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek, Dinas PUPR Pacitan mengklaim penyelesaian jalan Srau-Watukarung yang dinilai sebagai proyek strategis tahun ini tetap jadi prioritas.
Sementara itu, proyek lain masih dalam tahap evaluasi, dan kemungkinan besar akan ada beberapa yang terpaksa harus ditunda.
Syafiq juga menyebut dalam pelayanan kepada masyarakat, kini pihaknya harus lebih berhati-hati dalam merespons.
"Jika sebelumnya laporan dari masyarakat melalui media sosial PUPR dapat segera ditindaklanjuti, saat ini tidak. Sekarang kita benar-benar melihat dulu urgensinya sebelum bergerak. Tidak bisa seperti dulu yang cepat merespons setiap laporan yang masuk,” jelasnya.
Imam berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini dan bersabar. Ia memastikan bahwa pihaknya akan mengelola anggaran yang ada seefektif dan seefisien mungkin.
“Kami hanya bisa memberi janji kepada masyarakat terkait perbaikan jalan jika terjadi kerusakan, tetapi dengan keterbatasan anggaran, penanganannya tidak akan optimal,” pungkasnya. (*)
