KETIK, BLITAR – Pemerintah Kota Blitar menetapkan pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi pelayanan publik, serta pelatihan kerja sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dalam Konsultasi Publik RPJMD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025–2026 yang digelar di Gedung Koesomo Wicitro, Kamis 13 Maret 2025.
Dalam forum tersebut, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya program yang berdampak langsung bagi warga, terutama dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, pelayanan publik juga harus semakin optimal, sehingga masyarakat merasa benar-benar dilayani dengan baik oleh pemerintah,” ujar Mas Ibin.
Terkait berbagai masukan dari masyarakat yang belum terformat secara sistematis, ia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap konsolidasi internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyesuaian tugas pokok serta fungsi masing-masing instansi.
“Sejak dilantik, kami mengikuti kegiatan retret bersama kepala daerah lain. Jika dihitung, saya baru bekerja efektif selama 13 hari, itupun dengan beberapa hari libur dan kegiatan bersama gubernur di tingkat provinsi. Saat ini, fokus kami adalah membangun koordinasi internal agar pelaksanaan program nantinya lebih efektif,” jelasnya.
Mas Ibin juga mengakui bahwa dirinya belum mendalami secara mendetail draf RPJMD yang telah disusun sebelumnya. Namun, ia memastikan bahwa isi draf tersebut telah diselaraskan dengan visi dan misinya sebagai kepala daerah.
“Dalam forum ini, saya lebih menyoroti poin-poin utama. Draf RPJMD memang sudah disusun sebelumnya, jadi saya tidak membaca secara rigid, melainkan melihat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa apa yang dirancang selaras dengan visi dan misi kami. Tentunya, masukan dari masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ke depan,” tambahnya.
Dengan berbagai program prioritas yang telah disusun, Pemerintah Kota Blitar berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan harapan masyarakat. (*)
