KETIK, MALANG – Kebijakan evisiensi anggaran sempat membuat resah pelaku bisnis hotel di Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat optimis melalui program 1.000 event yang ia canangkan mampu membantu tingkat penghunian kamar (TPK) hotel merangkak naik.
Berdasarkan rilis dari BPS Kota Malang, TPK Hotel di April 2025 mencapai 47,05 persen. Nilai tersebut mengalami kenaikan 20,7 poin dibandingkan bulan Maret 2025 yang hanya 26,98 persen.
"Kami punya program 1000 event itu betul-betul bisa mengobati TPK hotel yang terdampak efisiensi. TPK rata-rata baik hotel berbintang dan non bintang semua naik signifikan. Apalagi TPK kita lebih tinggi dibanding daerah lain di Jatim," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa, 3 Juni 2025.
Wahyu juga terus memacu perkembangan destinasi wisata yang ada di Kota Malang. Lokasi Kota Malang dianggap strategis terhadap kegiatan wisata, sebab berada di tengah-tengah Kota Batu dan Kabupaten Malang.
"Kami ini kan Malang Raya. Tentu kalau bicara wisata buatan, kuliner, ada di Kota Malang. Untuk wisata alam ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Nah kita harus bersinergi tetapi tetap hunian kamarnya yang kami target di Kota Malang," ucapnya,
Sementara itu, Umar Sjaifudin selaku Kepala BPS Kota Malang menjelaskan bahwa rata-rata lama menginap tamu di Kota Malang selama April 2025 tercatat 1,36 hari.
Meskipun mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 1,37 hari, namun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur.
"Di bulan April 2025 banyak momen di Kota Malang, seperti cuti bersama, Hari Raya Idul Fitri dan banyak event. Tingkat hunian kamar di Maret itu rendah, sedangkan April naik lumayan baik di hotel bintang maupun melati," terang Umar.
Rendahnya hunian kamar di awal tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Tak heran jika banyak pengusaha hotel yang mengeluhkan kondisi tersebut.
"Tentu ini mengakibatkan di Februari-Maret tingkat hunian kamar hotel agak rendah. Meskipun tingkat hunian kamar hotel ini lebih tinggi dibandingkandi Provinsi Jatim maupun secara nasional," tutupnya. (*)
