KETIK, SIDOARJO – Tidak mudah mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS). Malu dan prihatin karena jumlah ATS di Sidoarjo menempati peringkat ke-12 di Jatim, Komisi D DPRD Sidoarjo dan Disdikbud Sidoarjo berupaya serius mencarikan solusinya. Ribuan ATS terus dilacak. Disdukcapil dan Dinas P3AKB Sidoarjo akan dipanggil juga.
Senin (30 Desember 2024), Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdikbud) Sidoarjo Dr Tirto Adi untuk hearing di kantor DPRD Sidoarjo. Seluruh kepala sekolah (Kasek) SMP negeri juga diundang. Ada 47-an Kasek yang datang. Namun, Tirto Adi tidak hadir dan diwakili oleh Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso membuka rapat dengar pendapat (hearing) dengan clue tegas. Evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD Sidoarjo 2025 harus diperhatikan. Khususnya tentang jumlah ATS yang masuk kategori memprihatinkan.
Ribuan anak jumlahnya. APBD Sidoarjo tinggi. Tapi, ternyata masih ada anak yang tidak sekolah. Itu seharusnya tidak terjadi di Kabupaten Sidoarjo.
”Tidak ada alasan apa pun warga Sidoarjo tidak bisa sekolah. Apalagi alasan miskin. Tidak boleh ada lagi,” tegas Bangun Winarso yang mendampingi Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. Legislator PAN tersebut meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo memaparkan langkah-langkahnya.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori memimpin hearing bersama Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso. (Foto: Amar/DPRD Sidoarjo)
Sekretaris Disdikbud Ronny Juliano menjelaskan lagi. Jumlah ATS yang telah dipilahkan Disdikbud sekitar 2.600 anak. Baik lulus maupun drop out SD dan SMP. Kepala-kepala SMP negeri juga telah melacak berbagai sebab mengapa ada anak tidak sekolah. Tempat tinggal dan alasan mereka dilacak.
Solusinya adalah mereka diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan di lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Pemkab di Grinting, Tulangan. Namun, Ronny memastikan kapasitasnya tidak cukup. Sarana dan prasarananya kurang. Lebih-lebih tenaga pendidiknya cuma dua orang. Satu mau pensiun. Satu lagi ASN yang masih baru.
”Kami punya keterbatasan untuk merekrut ASN baru,” ungkap Ronny.
Untuk sarana dan prasarana belajar, Disdikbud Sidoarjo berkoordinasi dengan kepala-kepala desa. Balai desa diminta diizinkan menjadi tempat belajar. Khususnya buat anak-anak tidak sekolah yang tinggal jauh dari Kecamatan Tulangan. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang transpor untuk belajar. Cukup datang ke balai desa.
”Solusi lainnya mereka ikut PKB (Pusat Kegiatan Belajar) yang berbayar,” kata Ronny.
Ronny Juliano memaparkan data dan konsep tentang ATS saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo. (Foto: Amar/DPRD Sidoarjo)
Mendengar itu, Bangun Winarso menyatakan siap mendukung upaya-upaya Disdikbud Sidoarjo. Kalaupun harus berbayar, APBD akan diarahkan untuk membantu mereka. Diperkirakan, biaya masuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) tidak besar.
Untuk Paket B pendaftaran sekitar Rp 300 ribu dan biaya belajar Rp 3 jutaan. Adapun paket C, biaya pendaftaran Rp 350 ribuan dan biaya belajarnya Rp 4 jutaan. APBD Sidoarjo mampu mengalokasikan itu.
”Tapi, apakah benar mereka tidak sekolah murni karena tidak punya biaya,” kata Bangun. Kepala-kepala SMP negeri dipersilakan menyampaikan kondisi yang terjadi sekolah masing-masing. Bagaimana hasil pelacakan mereka. Di Kecamatan Tarik, misalnya, disebutkan ada 138 anak tidak sekolah. (*)
