KETIK, JAKARTA – Potensi curah hujan tinggi pada akhir 2024 ini membuat pemerintah pusat dan daerah merespons cepat dengan berupaya melakukan langkah- langkah mitigasi.
Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi.
“Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadakan tidak mungkin tapi mengurangi,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis BNPB, Kamis (12/12/2024).
“Kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan, jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu,” tambah dia.
Pratikno berharap sejumlah langkah yang telah diupayakan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan datang.
“Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespons cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir,” ujar Pratikno.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menyebutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif dalam rangka mengurangi curah hujan yang turun.
“OMC ini sangat bagus sangat efektif meskipun bukan satu-satunya cara mengungrangi bencana yang datang, kami siap jika ada yang meminta (OMC) kita bergerak setelah ada status kedaruratan. Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan,” ujar Suharyanto.
“Jakarta sudah melaksanakan, jika masih kurang dan ancaman banjirnya diprediksi bisa datang dan diperlukan OMC terbang malam, silakan. Jawa Barat sudah menetapkan siaga darurat satu prov, nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara massive,” tambahnya.
Selain itu, BNPB memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir.
“BNPB siap memberikan penebalan logistik dan pralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan,” kata Suharyanto.
Ia mengungkapkan khusus Provinsi Jawa Barat, telah diberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun BNPB tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.
“Kemarin sudah dilaksanakan (pemberian bantuan) di Jawa Barat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah ditebalkan baik anggaran dan logistik peralatanya. Mungkin ada yang belum terdukung, silakan masing-masing evaluasi kondisi logistik peralatannya dan dalam kesempatan pertama bisa mengajukan (ke BNPB),” tuturnya.
Upaya berikutnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan pra sarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.
“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta Jawa Barat Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana pra sarana dan personil dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar,” ungkap Suharyanto.
Selanjutnya Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.
“BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya. Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponnya,” pungkasnya. (*)
