KETIK, JEMBER – Meski menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, kader Posyandu rupanya justru kerap terlambat mendapatkan haknya. Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi dan Seminar bersama Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Eko Yunianto, yang digelar di Dusun Krajan Barat, Desa/Kecamatan Jelbuk, Jember, Kamis, 28 Mei 2025.
Kesempatan itu jadi ajang curhat sejumlah kader Posyandu di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.
Mereka mengeluhkan keterlambatan pencairan honor yang mestinya mereka dapatkan setiap bulan.
"Nominal honor yang seharusnya kami terima setiap bulan adalah Rp70 ribu per kader. Tapi sering kali baru dicairkan setelah menumpuk beberapa bulan," ungkap Mulyana, salah satu kader Posyandu Desa Jelbuk saat mengungkapkan unek-uneknya.
Ia mengakui, honor itu memang pasti terbayar. Tapi mereka harus menunggu hingga 3 bulan untuk mendapatkannya.
Tidak ada penjelasan rinci dari dinas terkait, mengapa pencairan honor yang memang sudah menjadi hak mereka terlambat dibayarkan.
"Seperti sekarang, honor untuk April hingga Mei belum ada kabar. Di desa ini ada 25 kader posyandu. Tersendat-sendat itu pun kita tidak tahu alasannya apa. Harapan kami agar lebih lancar,” harap pria yang sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun.
Padahal, keberadaan honor tersebut bagi para kader cukup penting. Mereka sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dengan semangat sosial tinggi.
Terlambatnya pencairan honor itu tidak mengurangi dedikasi para kader Posyandu di Desa Jelbuk dalam menangani isu stunting serta mendampingi ibu hamil dan menyusui. Walau harus diakui, honor yang diterima tidak sebanding dengan tugas yang diemban.
Menanggapi keluhan tersebut, Hariyanto selaku staf ahli Anggota DPRD Jatim Eko Yunianto, menyatakan akan menyampaikan persoalan ini kepada anggota legislatif untuk ditindaklanjuti melalui jalur pengawasan dan koordinasi lintas komisi.
“Pak Eko ini adalah anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jember-Lumajang. Terkait keluhan masyarakat, bisa dilakukan sidak atau pengawasan lintas komisi. Karena ini soal anggaran juga. Apakah pengelolaannya ada kendala, atau bagaimana, agar bisa diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujar Hariyanto.
Meski honor selalu terlambat dibayar, kader Posyandu tetap berdedikasi dalam upaya mencegah stunting dan mendampingi ibu melahirkan dan menyusui. (Foto: Atta/ Ketik.co.id)
Ia menegaskan bahwa peran kader Posyandu sangat penting, terutama dalam menangani stunting, menekan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), serta menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program kesehatan nasional, termasuk program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Makanya kolaborasi ini, antara desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Perlu benar-benar disinergikan dan dievaluasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Hariyanto yang juga menjabat sebagai Wakabid Kehormatan DPC PDI Perjuangan Jember menyebutkan, bahwa pihaknya akan segera mengoordinasikan permasalahan ini dengan Fraksi PDI Perjuangan, baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Jember.
“Kita punya anggota fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi D DPRD Jember. Nanti dimungkinkan juga akan dikoordinasikan bersama,” pungkasnya. (*)
