KETIK, SIDOARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN. Kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, aparat penegak hukum (APH) di daerah sangat penting. Bupati dan ketua DPRD Sidoarjo hadir.
Pemerkuatan komitmen bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itu diselenggarakan di Jogja Expo Center, Jogjakarta, pada Rabu 19 Maret 2025). Banyak kepala daerah hadir. Baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Daerah Istimewa Jogjakarta sendiri.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa tema rapat yang awalnya berfokus pada "Penguatan Kepala Daerah" lebih tepat diganti menjadi "Komitmen Kepala Daerah." Sebab, kepala daerah dinilai sudah kuat. Telah melewati berbagai rintangan dari mendaftar hingga terpilih.
”Setelah dilantik, yang lebih penting adalah menjaga komitmen kepada tata kelola pemerintahan yang bersih,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.
KPK, lanjut Setyo Budiyanto, berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Mereka telah bersumpah untuk komit menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
”Komitmen itu harus terus dijaga,” ungkapnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta aparat penegak hukum dalam mencegah dn memberantas praktik korupsi. Lembaga antirasuah itu selalu memantau aktivitas pemerintahan di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Meski, aktivitas KPK itu tidak selalu terlihat.
Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati. Ketua DPRD Sidoarjo adalah ketua Badan Anggaran di DPRD Sidoarjo. Adapun Sekda Kabupaten Sidoarjo menjabat ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo.
”Alhamdulillah, kami menghadiri sosialisasi dari KPK. Hadir pula Pak Ketua DPRD, Bupati, dan Sekretaris Daerah Sidoarjo," ungkap Bupati Subandi.
Bupati Subandi menjelaskan, sosialisasi komitmen pemerinta daerah ini menekankan pentingnya menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel ini terus dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Subandi berharap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Hasil sosialisasi ini akan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antara legislatif serta eksekutif agar terus berjalan dengan baik,” tamba Bupati Subandi.
Dalam pandangan Bupati, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Banyak lagi materi penting yang disampaikan dalam pemaparan oleh KPK, terutama terkait upaya pencegahan korupsi.
"Intinya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo," tegas Bupati Subandi yang didampingi Sekda Fenny Apridawati.
Bupati Subandi berharap, dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia dapat dikelola secara bersih, bermartabat, dan jauh dari praktik korupsi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah. Agar kita dapat terus berupaya memerangi korupsi dan membangun bangsa yang berkeadaban,” ujarnya. (*)
