KETIK, PROBOLINGGO – Sosok Moh. Mahrus, Rois Syuriah MWCNU Paiton yang kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kembali meneguhkan komitmennya untuk terus berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Dalam sebuah pertemuan bersama masyarakat Paiton, ia menyampaikan bahwa pengabdiannya di parlemen adalah kelanjutan dari perjuangannya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
“Saya bangga menjadi bagian dari NU. Spirit perjuangan itu tetap saya bawa ke ruang-ruang parlemen,” ujar Moh. Mahrus di hadapan warga, Sabtu, 21 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diusung harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pada angka dan formalitas.
Salah satu hal yang ia tekankan dalam kesempatan itu adalah pentingnya kesadaran membayar pajak. Menurutnya, kesadaran kolektif dalam hal ini akan berdampak langsung terhadap kelangsungan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan.
“Kegiatan masyarakat, pembangunan sekolah, layanan publik, semua itu tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan rakyat,” tegasnya.
Sebagai legislator, Moh. Mahrus juga turut menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ia menyampaikan bahwa salah satu peran strategisnya di DPRD adalah dalam pembahasan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dan perempuan.
Tak hanya itu, sebagai tokoh yang berangkat dari dunia pendidikan, ia berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berhenti pada hitungan angka, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam sektor pendidikan.
“Kita ingin anggaran yang berpihak, bukan yang sekadar tercantum dalam dokumen,” ujarnya.
Kehadiran Moh. Mahrus di tengah masyarakat Paiton bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai representasi warga yang memahami denyut kebutuhan umat. Ia berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah provinsi.
Dengan tetap membawa semangat ke-NU-an dalam langkah politiknya, Moh. Mahrus menunjukkan bahwa dari pesantren ke parlemen, suara rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama. (*)
