KETIK, MALANG – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur telah melakukan peninjauan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, MPP Merdeka dipacu menjadi pilot projek layanan digital di Jawa Timur.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansyah menjelaskan telah mendorong seluruh pemerintah daerah agar bertransformasi ke layanan digital. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan yang disediakan.
"Ini kita dorong seluruh pemerintah kawasan-kawasan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kami mendorong kolaborasi, baik dana, infrastruktur, maupun meningkatkan SDM. Agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan," ujarnya, Selasa 3 Juni 2025.
Menurutnya Kota Malang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Hanya saja harus ada penyederhanaan dan integrasi terkait aplikasi yang dimiliki setiap perangkat daerah.
"Hal yang masih terkotak-kotak, kemudian setiap OPD masih punya aplikasi, dijadikan satu dan diiintegrasikan ke layanan nasional. Bahkan kami sekarang mendorong proses integrasi dengan aplikasi Pemprov Jawa Timur yang bernama Majadigi," katanya.
Saat ini Pemprov Jatim tengah mencari jalan untuk terus mendukung ekosistem digital dalam pelayanan publik. Mengingat saat ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan banyak perhatian terhadap digitalisasi.
"Kita coba saling mendeteksi di sisi mana Pemprov Jatim bisa support dan di sisi mana sharingnya pemerintah kota bisa berjalan. Kota Malang menurut kami pantas. Mahasiswanya banyak, SDM sudah melek digital," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menjelaskan bahwa masih perlu beberapa perbaikan untuk memaksimalkan MPP Merdeka. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.
"Tapi yang substansial adalah dorongan agar Kota Malang sebagai pilot untuk digitalisasi pelayanan publik itu sedang kami siapkan. Tentu SDM akan kami tingkatkan, anggaran juga," tuturnya.
