KETIK, MALANG – Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arief Tri Sastyawan memastikan belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan hotel imbas dari efisiensi.
Namun tak dapat dimungkiri bahwa kebijakan efisiensi berdampak besar bagi perkembangan bisnis hotel.
"Kalau di Kota Malang, nggak ada, lah PHK-PHK ini. Kami akan duduk bersama pelaku usaha hotel, serikat pekerja. Sehingga jangan sampai di Kota Malang ini ada PHK. Tapi memang ini tantangan yang serius. Efisiensi ini berdampak sekali," ujar Arief, Senin 14 April 2025.
Arief menyebut bahwa saat ini sudah ada beberapa hotel yang menerapkan sistem rotasi kerja. Sistem tersebut sempat diterapkan ketika masa Pandemi Covid-19 dahulu.
"Bahasanya mereka ada sebagian pekerja yang shift-shiftan dulu, nanti kalau sudah membaik akan ditarik lagi. Misal yang bekerja hari ini 12 orang, itu yang 6 orang masuk, sisanya dirumahkan, besok gantian," jelasnya.
Menurutnya PHK tidak sejalan dengan komitmen Kota Malang dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada akhir tahun 2024 menyentuh angka 6,10 persen. Untuk itu ia berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan pekerja.
"Ya, harapan kami segera ada langkah konkret dari pemerintah pusat sehingga dampak efisiensi tidak berpengaruh ke Kota Malang," tutur Arief.
Arief menyinggung bahwa Wali Kota Malang memiliki program kerja 1000 event per tahun. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik wisatawan dan berdampak pada okupansi hotel.
"Jadi tidak hanya mengandalkan dari kegiatan pemerintahan. Tetapi investasi hotel ini kan bisa berjalan karena adanya wisatawan di Kota Malang," pungkasnya.(*)
