KETIK, SURABAYA – Kanwil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Timur sepanjang 2024 berhasil menembus angka sebesar Rp270,37 triliun. Jumlah ini melampaui target awal sebesar Rp266 triliun.
Kepala Kanwil Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna mengatakan, wilayah Jatim menduduki peringkat dua sebagai kekuatan ekonomi di Pulau Jawa.
"Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur tetap menjadi kekuatan ekonomi kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dengan kontribusi signifikan sebesar 25,55 persen terhadap perekonomian nasional," katanya, Kamis, 23 Januari 2025.
Dudung menjelaskan prestasi ini juga menunjukkan ketahanan dan daya saing Jatim menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.
Sementara untuk penerimaan Perpajakan di Jatim terealisasi sebesar Rp261,9 triliun (100,54 persen dari target), yang didukung oleh peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Cukai.
Kemudian di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), juga berhasil melampaui target dengan capaian Rp8,45 triliun (152,7 persen), yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) dan pengelolaan aset.
"Salah satu faktor pendorong kinerja pajak meliputi sendiri tren kenaikan harga komoditas, kebijakan pengawasan terhadap wajib pajak prioritas, dan peningkatan aktivitas ekonomi pasca-pandemi," ungkap pria yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur itu.
Lanjut Dudung, untuk penerimaan cukai yang mencapai Rp133,2 triliun juga turut menopang pendapatan negara, terutama dari cukai hasil tembakau.
"Jika dilihat dari sektor bea cukai, penerimaan tumbuh 3,68 persen (yoy) dengan kontribusi terbesar berasal dari cukai hasil tembakau serta bea keluar komoditas seperti CPO dan kakao," paparnya.
Untuk belanja negara di Jatim mencapai Rp134,96 triliun atau 97,05 persen dari alokasi anggaran. Dengan fokus yang diarahkan ke belanja pegawai sebesar Rp23,88 triliun, termasuk THR dan gaji ke-13.
Lalu belanja barang senilai Rp21,88 triliun untuk menjaga stabilitas pangan dan mendukung Pilkada serentak 2024. Serta belanja modal sebesar Rp7,63 triliun untuk proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik.
Di sisi realisasi Transfer ke Daerah (TKD), Durung mengungkapkan bahwa sebesar Rp81,45 triliun dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
"Untuk penerima terbesar Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Kabupaten Malang, Jember, dan Banyuwangi. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar dari sektor migas," jelas Dudung.
Selain itu, katanya, Dana Desa di Desember 2024 kian meningkat 1,09 persen (yoy) menjadi Rp8,26 triliun, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur desa.
Di sisi lain penggunaan APBN di Jatim juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Mulai dari pendidikan, yang digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan pembangunan perpustakaan daerah senilai Rp1,12 triliun. Kemudian sektor kesehatan, seperti pengadaan ambulans dan alat kesehatan mencapai Rp645,63 miliar. Hingga infrastruktur untuk pembangunan jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas sanitasi senilai Rp1,2 triliun," terang Dudung.
Capaian ini membuktikan bahwa Jatim mampu bertahan dan terus tumbuh meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global.
"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kami optimistis Jawa Timur akan terus menjadi lokomotif pembangunan nasional," pungkasnya. (*)
