KETIK, MADIUN – -Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Pertanyakan Kebijakan Pemkab Tingkatkan Pertumbuhan ekonomi
Rancangan APBD 2024 juga menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pemprov Jatim. Tujuh prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun itu yakni Pengembangan produk olahan dan hasil pertanian, perikanan dan wisata berkelanjutan.
Peningkatan SDM berkualitas, pembangunan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar, kesiapsiagaan bencana serta penguatan lembaga ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, dan terakhir Peningkatan stabilitas daerah dan kualitas layanan publik.
Fraksi Golkar Nurani Sejahtera melalui Suwadi juru bicaranya lantas menyoroti strategi pemkab dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Madiun.
‘’ Untuk mencapai hasil maksimal dari program secara subtansi mohon di jelaskan, apa kebijakan strategis pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi dan menurunkan angka kemiskinan ektrem di Kabupaten Madiun,’’ terang Suwadi Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024
Tak hanya angka kemiskinan, langkah Pemkab Madiun untuk meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan percepatan pembangunan strategis juga dipertanyakan angota dewan.
‘’ Apa Langkah langkah yang diambil untuk meningkatkan SDM berkualitas, percepatan kawasan strategis, dan mewujudkan stabilitas daerah,’’ tegasnya
Tak hanya itu, Fraksi Golkar Nurani Sejahtera juga mendesak agar Pemkab Madiun memberi tunjangan ASN disesuaikan dengan tingkatan beban tugas dan tanggungjawabnya.
‘’Mohon agar tunjangan ASN ditingkatkan sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya, kesejahteraan honorer dan pkwt disesuaikan UMK Kabupaten Madiun karena keberadaannya dibutuhkan,’’ tegasnya.
Rudi Wahono Fraksi menambahkan dalam rangka pengembangan produk olahan hasil pertanian, agar pemkab memberi perhatian khusus kepada rekan-rekan PPL yang menginput RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok) karena petani yang mendapat pupuk subsidi dari kementerian sesuai data nama dan NIK.
‘’Petani penggarap banyak yang tidak masuk sehinga tak mendapat pupuk subsidi, mohon ini menjadi perhatian,’’ tegasnya
Terkait dengan prioritas nomor 7 peningkatan stabilitas daerah dan layanan publik, Fraksi PDIP menilai kualitas pelayanan publik saat ini masih banyak yang kurang.
‘’Pelayanan perizinan masih sangat lamban dan bertele-tele bila dibandingkan dengan pemerintah sekitar, mohon pj bupati membenahinya,’’ tambahnya
Partai banteng moncong putih ini mengatakan keberadaan saat hari Minggu Ibu Kota Caruban layaknya kota mati dan banyak sampah yang berserakan. Hal itu tak lepas dari petugas kebersihan yang ikut libur di hari Minggu.
‘’Sampah berserakan di jalan protokol ini disebabkan petugas ikut libur mohon hal ini ditata, untuk itu saudara pejabat bupati Madiun menindaklanjuti penataan kegiatan kebersihan tersebut,’’ tegasnya.
Dibidang anggaran PDIP menanyakan terkait besaran rencana silpa sebesar Rp 90 miliar. ‘’Mohon penjelasan rencana silpa tersebut dari kegiatan dan penerimaan apa silpa itu,’’ ungkapnya.
Terhadap penyertaan modal sebesar Rp 14 M fraksi PDIP mempertanyakan anggaran tersbeut diberikan untuk BUMD yang mana? Dan mendesak pemkab untuk adil.
‘’Diberikan kepada siapa penyertaan modal tersebut, Fraksi PDIP mengharap Pemkab Madiun memberikan perhatian khusus pada semua BUMD agar bisa berkembang semuanya dan menyumbang PAD lebih besar lagi,’’ pungkasnya. (*)
