KETIK, SIDOARJO – DPD Partai Golkar Sidoarjo menyatakan tidak terlibat konflik internal di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Khususnya terkait hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Golkar Sidoarjo tetap mendukung visi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo serta mengawal 14 Program BAIK dan Program Nasional.
”Pernyataan sikap politik ini sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pemerintahan daerah dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Adam Rusydi.
Adam Rusydi menyampaikan pernyataan tersebut menyikapi perkembangan politik yang mencuat di internal eksekutif maupun legislatif DPRD Sidoarjo. Santer dikabarkan bahwa terjadi keretakan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan pihak Wakil Bupati Mimik Idayana.
Partai Golkar, lanjut Adam Rusydi, menegaskan posisi partainya sebagai kekuatan yang berpihak pada rakyat. Juga, menjunjung tinggi stabilitas pemerintahan yang produktif dan prorakyat.
Adam Rusydi (tengah) memimpin konferensi pers pernyataan sikap Partai Golkar terkait kegaduhan politik di Kabupaten Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik)
Posisi itu diwujudkan dalam lima sikap. Pertama, mendukung visi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dukungan itu didasari kesamaan visi dan keselarasan program kerja. Antara Pemkab Sidoarjo dan nilai-nilai perjuangan Partai Golkar. Khususnya penguatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
”Implementasi 14 Program Kerja Baik pasangan Subandi–Mimik mencerminkan semangat karya kekaryaan yang selama ini diusung oleh Partai Golkar,” jelas Adam Rusydi.
Dukungan itu juga sejalan dengan sikap politik Partai Golkar di tingkat nasional, yang juga menjadi partai pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan efektivitas implementasi program-program strategis nasional hingga ke tingkat kabupaten.
Kedua, Partai Golkar tidak terlibat konflik internal pemerintahan. Sebagai partai yang menjunjung tinggi etika politik dan stabilitas pemerintahan, Partai Golkar percaya. Perbedaan pandangan dalam kepemimpinan eksekutif adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Selama, diselesaikan secara bijaksana, proporsional, dan melalui mekanisme yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan. Partai Golkar memiliki hubungan baik dengan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
”Kepemimpinan yang solid dan harmonis tetap menjadi fondasi utama bagi kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.
Lebih-lebih, Partai Golkar merupakan ketua tim koalisi. Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Juga, partai pendukung nonparlemen. Yaitu, Partai Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Garuda, dan Perindo. Semua berjuang bersama. Sejak proses rekomendasi calon sampai pelantikan. Perjuangan ini tentu tidak mudah.
Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat. Karena itu, Partai Golkar meminta dinamika politik itu diredam. Segera tabayun, komunikasi terbuka, dan sikap saling memahami. Roda pemerintahan perlu kembali berjalan optimal. Masyarakat Sidoarjo dapat segera merasakan hasil pembangunan.
”Masyarakat Sidoarjo membutuhkan stabilitas dan kepastian. Bukan kegaduhan politik,” tandas Adam Rusydi.
Partai Golkar berharap seluruh pemangku kepentingan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan politik. Baik eksekutif maupun legislatif. Mari kembali fokus pada substansi kerja pemerintahan, menjalankan amanah rakyat, serta bersinergi dalam mendukung program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
”Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” imbuhnya.
Suasana konferensi pers Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo yang dihadiri puluhan awak media pada Senin (23 Juni 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik)
Ketiga, Partai Golkar tetap mengawal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam merealisasikan 14 Program Kerja Baik. Janji itu telah diucapkan kepada masyarakat. Program-program tersebut merupakan komitmen moral dan politik. Harus diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat serta sebagai indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah.
Partai Golkar menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk memantau 14 Program Kerja Baik. Apakah sudah masuk dalam pembahasan APBD 2025 atau belum. Partai Golkar menginstruksikan Fraksi Golkar memantau program penanggulangan banjir. Ketika banjir turun, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo langsung turun. Itu pantas diapresiasi.
”Kami juga menagih janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memaparkan grand design penaggulangan banjir. Setiap hujan masyarakat Sidoarjo cemas takut air masuk ke rumahnya,” papar Adam Rusydi.
Tidak hanya banjir. Partai Golkar menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo untuk juga mengawal program-program nasional Presiden Prabowo Subianto. Kedaulatan Pangan, Makanan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih Bisa diharapkan terselenggara dengan baik.
Jika ada pihak mana pun, baik internal pemerintahan maupun luar, yang mencoba menghambat pelaksanaan program-program Presiden Prabowo Subianto, Partai Golkar siap berdiri bersama rakyat untuk mengawal, memperjuangkan, dan memastikan janji kepada publik tidak berhenti sebagai retorika politik.
”Meski kami hanya memiliki 5 kursi di DPRD Sidoarjo, komitmen kami untuk rakyat tidak akan surut,” tandas Adam Rusydi.
Keempat, Partai Golkar berkoalisi dengan rakyat, bukan kekuasaan. Partai Golkar akan terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program-program Pemkab Sidoarjo yang berpihak kepada kepentingan Masyarakat. Juga, memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan warga. Termasuk, program-program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
”Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Kelima, Partai Golkar tetap fokus pada program rakyat dan komunikasi yang positif. Partai Golkar Sidoarjo terbuka untuk menjalin komunikasi politik yang positif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik dengan eksekutif, legislatif, masyarakat, dan seluruh elemen. Komunikasi positif merupakan instrumen penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan.
Namun, Partai Golkar tetap berpijak pada satu tujuan utama. Yakni, mendukung terwujudnya 14 Program Kerja Baik yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Serta memperkuat jalannya roda pemerintahan agar senantiasa berpihak pada kesejahteraan rakyat. Golkar tidak tertarik pada manuver politik yang hanya menimbulkan kegaduhan tanpa manfaat nyata bagi publik.
Visi-Misi dan 14 Program BAIK Pasangan Subandi-Mimik.
”Sebaliknya, kami memilih fokus kerja nyata. Mengawal 14 program -program prioritas dan program Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang harmonis, produktif, dan berlandasan aspirasi masyarakat,” papar Adam Rusydi.
Pernyatan politik Partai Golkar tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat. Partai Golkar percaya. Politik yang sehat adalah politik yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. (*)
