KETIK, JAKARTA – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kasus penculikan anak-anak Ukraina.
Dilansir dari The Guardian, Sabtu (18/3/2023), dalam mengabulkan permintaan surat perintah oleh jaksa ICC, panel hakim setuju bahwa ada "alasan yang masuk akal" untuk mempercayai bahwa Putin dan komisaris hak anak-anaknya, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, memikul tanggung jawab atas "deportasi tidak sah" anak-anak Ukraina.
Surat perintah tersebut adalah yang pertama dikeluarkan oleh ICC untuk kejahatan yang dilakukan dalam perang Ukraina. Hal ini juga jadi momen langka ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk kepala negara yang sedang menjabat, menempatkan Putin 'setara' pemimpin Libya Muammar Khadafi dan Presiden Sudan Omar al-Bashir.
Khadafi digulingkan dan dibunuh beberapa bulan setelah surat perintahnya diumumkan. Bashir juga digulingkan dan saat ini berada di penjara di Sudan, meski dia belum dipindahkan ke Den Haag.
Sementara itu, Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan, dan bersikeras bahwa mereka tidak terpengaruh oleh surat perintah. Namun, Putin akan menghadapi batasan kebebasan bepergian ke 123 negara anggota ICC, yang makin memperdalam keterasingannya.
Dalam memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah tersebut, majelis hakim prasidang ICC mempertimbangkan untuk merahasiakan surat perintah tersebut tetapi akhirnya memutuskan bahwa mengumumkannya dapat "berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut".
Tidak jelas berapa banyak anak yang diambil dari Ukraina oleh pasukan Rusia. Bulan lalu, Lab Riset Kemanusiaan Yale menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa setidaknya 6.000 anak dari Ukraina telah dikirim ke kamp "pendidikan ulang" Rusia dalam setahun terakhir.
"Insiden yang diidentifikasi oleh kantor saya termasuk deportasi setidaknya ratusan anak yang diambil dari panti asuhan," kata jaksa ICC Karim Khan dalam sebuah pernyataan.
Khan mengatakan banyak anak telah disiapkan untuk diadopsi di Rusia dan Putin telah mengeluarkan keputusan yang mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak, membuat mereka lebih mudah untuk diadopsi.
"Kantor saya menuduh tindakan ini, antara lain menunjukkan niat untuk secara permanen mengeluarkan anak-anak ini dari negara mereka sendiri," kata Khan.
"Kita harus memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan dimintai pertanggungjawaban dan bahwa anak-anak dikembalikan ke keluarga dan komunitas mereka. Kita tidak dapat membiarkan anak-anak diperlakukan seolah-olah mereka adalah rampasan perang." tambahnya.
Hakim ICC menyatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang disebutkan tersebut.
Di sisi lain, Kremlin menentang keras pernyataan ICC tersebut.
"Keputusan pengadilan pidana internasional tidak ada artinya bagi negara kami, termasuk dari sudut pandang hukum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova, di saluran Telegramnya.
"Rusia bukan pihak dalam Undang-Undang Roma tentang pengadilan pidana internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," tambahnya.
Adapun, Lvova-Belova mengatakan kepada media Rusia bahwa surat perintah penangkapan mencerminkan "penghargaan" atas pekerjaannya untuk membantu anak-anak di Ukraina dan tidak meninggalkan mereka di zona perang
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkirakan jumlah anak yang dideportasi jauh lebih dari 16.000 dan mengatakan surat perintah itu mewakili "keputusan bersejarah" yang akan mengarah pada pertanggungjawaban bersejarah.
"Tidak mungkin melakukan operasi kriminal semacam itu tanpa persetujuan orang yang memimpin negara teroris itu," kata Zelensky.
Kepala staf Zelensky, Andriy Yermak, mengatakan surat perintah itu hanyalah permulaan.
Wayne Jordash, seorang pengacara hak asasi manusia internasional yang berbasis di Kyiv dan mitra pengelola Kepatuhan Hak Global, setuju bahwa surat perintah untuk Putin dan Lvova-Belova kemungkinan besar akan menjadi yang pertama dari banyak surat perintah.
"Lebih banyak akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Ini harus menjadi semacam tembakan peringatan di haluan," kata Jordash.
Kepemimpinan Rusia telah terbuka tentang membawa anak-anak Ukraina ke Rusia dan menempatkan mereka di kamp atau menempatkan mereka untuk diadopsi oleh keluarga Rusia.
Pada 16 Februari, Lvova-Belova muncul di televisi memberi tahu Putin tentang program tersebut dan berterima kasih kepadanya karena dapat "mengadopsi" seorang bocah lelaki berusia 15 tahun dari Mariupol, kota Ukraina tenggara yang hancur dan diduduki oleh pasukan Rusia.
"Ada kasus yang jelas di sini melawan Putin," kata Jordash. "Jadi saya pikir bagus melihat jaksa fokus pada hak-hak anak. Saya pikir inilah yang gagal dilakukan oleh jaksa internasional selama 20 tahun terakhir, jadi ini adalah fokus yang baik, karena ini adalah salah satu kejahatan terburuk yang dilakukan," tambahnya. (*)
