IDI: Butuh Assessment Pemda Untuk Ketahui Kebutuhan Dokter

Jurnalis: Husni Habib
Editor: Muhammad Faizin

19 Oktober 2023 14:33 19 Okt 2023 14:33

Thumbnail IDI: Butuh Assessment Pemda Untuk Ketahui Kebutuhan Dokter Watermark Ketik
Ikatan Dokter Indonesia saat menggelar konferensi pers. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)

KETIK, SURABAYA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur (Jatim) menilai, jumlah dokter di Jatim masih belum memenuhi rasio sesuai standart World Health Organization (WHO). IDI Jatim mencatat saat ini jumlah dokter di Jatim mencapai 21.000 orang. Sedangkan jumlah penduduk Jatim menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 41.416.407 jiwa. 

Sedangkan menurut standart WHO idealnya rasio dokter 1:1.000. Bahwa idealnya tiap 1 dokter melayani 1.000 penduduk. Jika dilihat dari jumlah tersebut maka bisa dilihat jika jumlah dokter di Jatim terbilang masih kurang.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr dr Moh. Adib Khumaidi Sp.OT mengatakan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk melakukan assessment terkait kebutuhan dokter di wilayahnya. Hal ini untuk mengetahui berapa kebutuhan dokter umum dan spesialis untuk menjamin kesehatan di daerahnya.

"Tahun 2014 sudah disebutkan jika kewenangan menempatkan tenaga kesehatan berada pada pemerintah daerah. Jadi jangan pusat dulu, tapi penghitungan rasionya dari daerah," jelas Adib saat ditemui di kantor IDI Jatim, Kamis (19/10/2023).

Adib menambahkan assessment tiap daerah ini sangat penting karena kebutuhan tiap daerah itu berbeda. Dengan luas wilayah yang berbeda dan jumlah penduduk yang berbeda pula, maka rasio dokter yang dibutuhkan pasti berbeda.

Foto Ketua Umum Pengurus Besar (PB)¬†Dokter Moh. Adib Khumaidi.(Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Dokter Moh. Adib Khumaidi.(Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)

"Dari assessment ini bisa dilihat apakah setiap daerah membutuhkan dokter spesialis dan fasilitas yang bagaimana," tambahnya.

Namun begitu tidak menutup kemungkinan jika banyak dokter umum yang memilih ditempatkan di wilayah yang tingkat ekonominya tinggi. Menurut Adib hal ini sangat manusiawi karena sekolah kedokteran kebanyakan merupakan jalur mandiri, yang artinya tidak dibiayai negara.

Hal ini tentu berbeda jika pemerintah memberikan beasiswa dengan sistem kontrak. Yang mana nanti lulusannya harus mau ditempatkan di wilayah yang kekurangan dokter. Hal ini diyakini dapat mengatasi masalah tidak meratanya penyebaran dokter.

Pada prinsipnya teman-teman dokter ingin ditempatkan di daerah, asalkan mereka mendapatkan dukungan jenjang karir dari pemerintah daerah. Selain itu pemberian insentif juga memegang peranan agar dokter mau ditempatkan di wilayah yang terpencil.

"Tidak hanya itu sarana dan prasarananya bagaimana, apakah memadai. Karena sama saja kalo tidak ada alatnya bagaimana bisa kerja," pungkasnya.(*)

Tags:

IDI Jawa timur kesehatan Jumlah Dokter Dokter Umum Dokter Spesialis