KETIK, JAKARTA – Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan akhirnya angkat bicara terkait isu adanya mobilisasi Penjabat (Pj) kepala daerah di berbagai wilayah.untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.
Isu tersebut kembali mengemuka setelah Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Enggak ada. Enggak ada. Masak intel ngeluarin gitu,” kata Budi Gunawan kepada wartawan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023) di sela-sela pelantikan Panglima TNI, seperti dilansir dari jejaring Ketik.co.id, Suara.com.
Purnawirawan jenderal polisi bintang empat itu hanya membantah singkat, saat diklarifikasi wartawan terkait dugaan penggunaan perangkat intelejen negara untuk memenangkan capres tertentu di Pemilu 2024.
Seperti diketahui, beberapa saat setelah Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terjaring dan ditahan KPK dalam OTT, beredar surat atau dokumen berisi pakta integritas yang ditandatangani Yan Piet bersama dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban.
Isinya berupa komitmen Yan Piet Mosso jika ditunjuk menjadi Pj Bupati Sorong, akan memenangkan Capres Ganjar di wilayah yang ia pimpin.
Dokumen tersebut beredar luas di media sosial dan juga sempat dikomentari KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers menyatakan, akan mengecek kebenaran dokumen tersebut.
“Nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan,” ujar Firli pada Selasa (14/11/2023).
Beredarnya pakta integritas antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban memicu isu bahwa puluhan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menjabat hingga Pilkada Serentak 2024, rentan dipolitisasi oleh rezim penguasa.
Tiga kubu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 juga sudah memberi tanggapan tentang isu politisasi atau penggunaan perangkat intelejen negara seperti BIN untuk memenangkan capres tertentu. (*)
