KETIK, BONDOWOSO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyampaian laporan penggunaan anggaran belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 di Pendapa Bupati, Senin, 21 April 2025.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya sebagai bentuk pelaporan kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara KPU Bondowoso dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), insan media, dan masyarakat luas.
Tujuannya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
Ketua KPU Bondowoso, Sudaedi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Ia menyampaikan bahwa pelaporan penggunaan dana hibah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami menyampaikan terkait penggunaan anggaran hibah yang telah dipercayakan kepada kami dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun lalu,” ujar Sudaedi.
Diketahui, anggaran hibah yang diterima KPU Bondowoso untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai lebih dari Rp52 miliar. Dari jumlah tersebut, KPU berhasil menghemat dan mengembalikan dana sebesar lebih dari Rp8 miliar, atau sekitar 16 persen dari total anggaran.
“Pengembalian anggaran ini merupakan hasil efisiensi dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung,” imbuhnya.
Sudaedi juga menyampaikan apresiasi da ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bersinergi dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, Bawaslu, aparat keamanan, jajaran KPU, hingga media yang terus mengawal proses demokrasi secara objektif dan informatif. (*)
