Komisi B DPRD Jember Terima Keluhan Petani, Gabah Tidak Diserap Sesuai HPP

14 April 2025 19:10 14 Apr 2025 19:10

Thumbnail Komisi B DPRD Jember Terima Keluhan Petani, Gabah Tidak Diserap Sesuai HPP Watermark Ketik
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto. (Atta/ Ketik.co.id)

KETIK, JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto meminta agar Bulog bisa melakukan tugas menyerap hasil panen petani sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP). Ia mengaku menerima  keluhan dari petani terkait gabah yang diserap tidak sesuai dengan HPP di semua kecamatan.

Terkait kondisi ini, kata Candra, diketahui media April 2025 petani di Jember sedang mengalami panen raya dengan luasan lahan kurang lebih 39 ribu hektare. Dengan hasil panen gabah targetnya kurang lebih 59 ribu ton.

Komisi B sebenarnya sudah meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) mengantisipasi serapan panen raya pertama. “Namun kondisinya hari ini masih banyak gabah yang diserap di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp 6.500 per kilogram,” kata Candra saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Senin (14/4/2025).

Candra mencontohkan harga gabah yang berkisar hanya Rp4.500 per kilogram di Kecamatan Ledokombo dan Rp5.000 per kilo di Kalisat. 

“Petani terpaksa menjual dengan harga di bawah HPP karena tidak memiliki lahan untuk penjemuran dan mereka khawatir mutu gabah turun (kalau terlalu lama disimpan),” katanya.

Situasi ini, menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, jauh dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. “Inpres itu mengatur pengadaan dan pengolahan gabah atau beras dalam negeri, untuk meningkatkan cadangan beras dan ketahanan pangan nasional, dan swasembada yang ujungnya meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Candra mengingatkan tugas Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan menyerap gabah. “Saat ini peluang Bulog sebanyak-banyaknya menyerap gabah untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan,” katanya.

"Nah namun memang ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan dari hasil rapat dengar pendapat (beberapa waktu lalu). Bulog menyampaikan bahwa mereka hari ini kesulitan dalam bermitra dengan penggilingan-penggilingan terkait dengan dryer.  Karena memang apa yang dimiliki bulog masih kurang, dan ini juga tidak terlepas dari keberatan para penggilingan tentang rafaksi gabah," sambungnya menjelaskan.

Dengan kondisi ini, Candra menambahkan, pihaknya menemukan persoalan tambahan. Yakni petani yang tidak memiliki lahan untuk penjemuran dan mereka khawatir bahwa nanti gabahnya itu akan tidak baik lagi. 

"Maka kami minta kepada bulog untuk segera mengambil langkah-langkah yang optimal agar serap gabah ini itu bisa diserap dengan baik dan petani itu tidak mengalami kendala dalam proses penjualan gabahnya," ujarnya.

Sebagai solusi lain, Candra juga berharap gudang SRG di Jember dengan kapasitas dua ribu ton segera bisa dimanfaatkan untuk membantu Bulog dan petani dalam menyimpan gabah. Sebagai bentuk sistem resi gudang.

“Apalagi sistem resi gudang (SRG), bukan sekadar menampung hasil panen dan disimpan di gudang. Tapi ada sistem jaminan harga. SRG ini membantu petani memperkuat posisi tawar petani dan membantu tujuan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional," tandasnya.

Tombol Google News

Tags:

Jember Bulog Harga Pokok Harga Pokok Penjualan HPP Gabah DPRD Jember Candra Ary Fianto PDIP Komisi B